Tudingan Kecurangan Pemilu di Myanmar Berujung Kudeta Militer
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Situasi politik di Myanmar kini memanas. Pemicunya, Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (75) dan beberapa politikus senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) -- partai yang didirikan Suu Kyi -- ditangkap militer Myanmar, Senin (1/2) pagi.
ADVERTISEMENT
Suu Kyi di Myanmar menjabat sebagai Kepala Pemerintah atau jabatan resminya State Counsellor, setara perdana menteri. Kabar penangkapan itu disampaikan jubir NLD, Myo Nyunt.
"Saya ingin memberi tahu pada rakyat jangan merespons dengan bertindak gegabah, tetap patuh hukum," kata Myo.
Sedangkan salah seorang anggota parlemen NLD, yang namanya diminta disamarkan, politikus Han Thar Myht juga ikut ditangkap. Han Thar merupakan anggota komite eksekutif NLD.
Penangkapan terhadap Suu Kyi ini memicu berbagai reaksi keras dari penjuru dunia. Militer Myanmar mendapat keras karena dianggap menciderai demokrasi.
Berikut kumparan rangkum beberapa poin terkait kudeta militer Myanmar:
Presiden Win Myint Turut Ditangkap Militer Myanmar
Tak hanya Aung San Suu Kyi, militer Myanmar juga turut menangkap Presiden Win Myint. "Presiden Win Myint ditahan pada subuh tadi," ucap Myo.
ADVERTISEMENT
Mereka ditangkap di ibu kota Naypyidaw. Usai penangkapan, militer langsung mengepung dan menduduki Balai Kota Yangon.
"Dengan situasi yang terjadi saat ini, kami berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ucap Myo.
Yangon adalah eks ibu kota Myanmar. Kota terbesar itu kini menjadi pusat perekonomian. Jarak Naypyidaw dan Yangon sekitar 368 Km.
Salah seorang saksi mata di Yangon menyebut, puluhan tentara sudah menduduki balai kota. Tempat itu merupakan pusat pemerintahan kota tersebut.
Saksi mata itu juga melaporkan, militer mengerahkan sejumlah kendaraan rantis di balai kota.
Selain itu, buntut penahanan ini, stasiun TV pemerintah MRTV pada Senin (1/2) berhenti siaran. Mereka mengaku mengalami gangguan teknis. Berhentinya MRTV siaran terjadi selang beberapa jam usai penahanan Suu Kyi dan Presiden.
ADVERTISEMENT
"Karena kesulitan komunikasi, kami dengan hormat memberi tahu bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak siaran," ungkap MRTV.
Sementara masyarakat di Kota Yangon mengaku kesulitan mengakses internet. Gangguan sudah terjadi selama beberapa jam.
Menurut layanan pemantauan internet NetBlocks, jaringan internet nasional Myanmar sejak pukul 03.00 pagi lalu turun sampai 75 persen.
Penangkapan Dipicu Sengketa Pemilu
Penangkapan ini dilakukan beberapa hari setelah pemerintahan sipil Myanmar dan militer berseteru. Myanmar sebelum dikuasai oleh pemerintahan sipil pada 2011, selama beberapa dekade memang dipimpin oleh junta militer.
Krisis politik Myanmar bermula dari pertikaian pemilu. Militer yang pernah berkuasa selama hampir setengah abad itu tidak terima Partai NLD pimpinan Suu Kyi kembali menang.
Pada November 2020, Partai NLD menang dalam pemilu dan mendapat dukungan mutlak dengan meraih 83 persen kursi. Ini adalah pemilu kedua sejak kekuasaan junta militer berakhir tahun 2011.
Kemenangan NLD membuat militer untuk periode kedua tidak berada di puncak kekuasaan. Militer menuduh NLD curang. Setiap pertemuan yang digelar antara pemerintah sipil dan militer sebelum Suu Kyi ditangkap selalu menemui jalan buntu.
ADVERTISEMENT
Padahal, badan pengawas pemilu Myanmar tidak menemukan bukti kuat adanya kecurangan. Sebelum kudeta terjadi, mereka sempat meminta militer mengakui kemenangan NLD.
Puncaknya, militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi ditahan bersama Presiden Win Myint dan para politikus NLD.
Militer Myanmar membenarkan penangkapan ini buntut dari sengketa Pemilu. Kelompok militer menuduh pemerintahan sipil melakukan kecurangan pemilu.
"Komisi Pemilu gagal untuk menangani penyimpangan besar pada pemilu November lalu," kata militer.
Usai menangkap Suu Kyi dan Win Myint, militer langsung memberlakukan keadaan darurat satu tahun.
Panglima Militer Dinyatakan Jadi Pemimpin Baru Myanmar
Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing dinyatakan sebagai pemimpin Myanmar usai penangkapan Suu Kyi dan Win Myint.
ADVERTISEMENT
"Kekuasaan sudah diserahkan ke Panglima Militer Angkatan Bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing," kata siaran yang disampaikan televisi militer. Siaran itu juga disiarkan ke seluruh penjuru Myanmar.
Karier militer Min Aung Hlaing yang merupakan anak dari keluarga sipil di Myanmar itu berawal kala dirinya bergabung dalam Akademi Layanan Pertahanan (DSA) tahun 1974.
Min Aung Hlaing sebelumnya sempat kuliah jurusan hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974. Seorang teman sekelasnya mengatakan bahwa Min Aung merupakan orang yang pendiam dan tidak menonjol.
Setelah itu, Min Aung mendaftar bergabung dengan Akademi Layanan Pertahanan (DSA). Min Aung juga merupakan seorang kadet yang biasa saja menurut keterangan seorang teman sekelasnya yang lain.
Karier militer Min Aung mulai bersinar saat pada 2002 ketika ia menjadi tokoh sentral dalam negosiasi dengan dua kelompok pemberontak yakni Tentara Negara Wa (UWSA) dan Tentara Nasional Aliansi Demokratik (NDAA).
ADVERTISEMENT
Namanya makin meroket pada 2009. Ketika itu, dia memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Nasional Aliansi Demokratik di Kokang.
Operasi militer itu membuat Min Aung Hlaing diberi wewenang menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai Kepala Gabungan Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pada Juni 2010.
Min Aung Hlaing mulai mengambil alih militer pada 2011 saat transisi menuju demokrasi dimulai. Di tahun itu dia memegang jabatan bergengsi yaitu Panglima Militer Myanmar.
Setelah berkuasa di militer para diplomat di Yangon mengatakan bahwa Min Aung Hlaing mendadak menjadi tokoh masyarakat sejak masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi pada tahun 2016 dimulai.
Di masa pertama pemerintahan Aung San Suu Kyi, Min Aung Hlaing menyatakan bahwa jabatan Panglima Militer di Myanmar setara dengan Wakil Presiden.
Otak Pembantaian Rohingya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Min Aung Hliang juga merupakan salah satu orang di balik pembantaian etnis Rohingya. Min Aung Hlaing bahkan dikenal luas dengan salah kutipan kontroversial yang pernah terlontar dari mulutnya: "tidak ada Rohingya di negara kami."
Direktur Burma Human Rights Network, Kyaw Win, dalam percakapan dengan kumparan, Kamis (31/8/2018) menyebut sang Jenderal sangat bengis.
“Jenderal Min Aung Hlaing adalah orang yang memberi perintah untuk membunuh Rohingya. Aung San Suu Kyi mungkin ‘monster’, tapi tak ada apa-apanya dibanding dia,” kata Kyaw Win.
Perkataan Kyaw Win diperkuat dengan temuan Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar. Laporan itu berisi pelanggaran yang dilakukan oleh balatentara Jenderal Min Aung Hlaing terhadap Rohingya.
Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain: tentara Min Aung Hlaing memberi stempel pada bayi saat bayi itu baru lahir, membunuh bayi yang menangis karena haus ketika mereka memerkosa ibu si bayi, dan menembak anak-anak dari belakang saat bocah-bocah itu lari dari desa mereka yang terbakar.
ADVERTISEMENT
Menurut hitungan PBB, akibat ulah Min Aung Hlaing jutaan warga Rohingya terpaksa kabur dari Myanmar. Mereka menjadi pengungsi di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia, hingga Amerika Serikat.
Aung San Suu Kyi Minta Rakyat Myanmar Tolak Kudeta
Aung San Suy Kyi, meminta rakyat tidak menerima kudeta. Ia menyerukan pendukungnya menggelar protes. Pernyataan ini disampaikan Suu Kyi lewat akun Facebook resmi Partai NLD. Setelah ditangkap militer, keberadaan Suu Kyi sampai sekarang masih samar.
"Tindakan militer akan membuat negara kembali ke bawah sistem kediktatoran," kata Suu Kyi.
"Saya minta rakyat menolak ini dan merespons dengan memprotes penolakan kudeta," sambung dia.
Tulisan itu diunggah pada hari yang sama namun sebelum kudeta terjadi yaitu pada Senin. Kabar militer akan melakukan kudeta sudah tersebar sejak sepekan terakhir.
ADVERTISEMENT
Dalam postingan tersebut Ketum NLD Win Htein memberikan catatan kecil. Dia memastikan bahwa tulisan ini asli dari Suu Kyi.
"Saya bersumpah ini adalah permintaan asli Aung San Suu Kyi kepada rakyat," kata Win.
Junta Militer Myanmar Janji Segera Gelar Pemilu
Junta militer Myanmar berjanji segera menggelar Pemilu. Hal itu disampaikan mereka usai mendapat desakan atas penangkapan Suu Kyi.
"Kami akan menjalankan demokrasi multipartai yang nyata dengan keadilan dan keseimbangan," bunyi pernyataan militer Myanmar.
"Kekuasaan akan diberikan pada partai pemenang setelah Pemilu jujur dan adil digelar dan situasi darurat diakhiri," tutur mereka.
Hanya saja, militer Myanmar yang dikenal dengan nama Tatmadaw tidak menyampaikan detail kapan pemilu digelar.
Rohingya Kutuk Keras Kudeta Militer
Etnis Muslim Rohingya ikut buka suara atas kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar.
ADVERTISEMENT
Meski mereka mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Pemerintah Myanmar termasuk Suu Kyi, Rohingya tetap mengutuk keras kudeta militer ini.
"Kami Rohingya mengutuk keras tindakan keji membunuh demokrasi ini," kata pemimpin masyarakat Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh, Dil Mohammed.
Tercatat ratusan ribu warga Rohingya sejak 2017 kabur dari tanah kelahirannya di Rakhine, Myanmar. Mereka kabur menuju Bangladesh.
Min merupakan otak di balik pembantaian etnis Muslim Rohingya. Min juga telah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat.
Sedangkan Pejabat Hak Asasi Manusia PBB menyebut, operasi Myanmar terhadap Rohingya sebagai "contoh nyata pembersihan etnis".
Sekjen PBB Kutuk Keras Kudeta Militer, ASEAN Minta Myanmar Buka Dialog Penyelesaian Masalah
Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras penahanan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh militer Myanmar. Keterangan itu disampaikan Jubir Sekjen PBB, Stephane Dujarric.
ADVERTISEMENT
Dia mengatakan, PBB mengikuti dengan saksama perkembangan di Myanmar. "Perkembangan yang terjadi menunjukkan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata Dujarric.
"Pemilu pada November membuat Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi mendapat mandat demokrasi. Ini juga memperlihatkan keinginan jelas warga Myanmar untuk melanjutkan reformasi demokrasi," tambah dia.
Dujarric juga meminta agar militer menghormati pilihan warga Myanmar dalam pemilu. Krisis politik berujung kudeta dan penangkapan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Win Myint bermula dari sengketa pemilu.
"Pemimpin Myanmar harus bertindak sesuai dengan kepentingan besar reformasi demokrasi di Myanmar, dialog, menahan dari kekerasan, dan menghormati HAM dan dasar kebebasan," tegas dia.
Sedangkan ASEAN menyerukan Myanmar mengedepankan dialog untuk menyelesaikan krisis politik dan keamanan. Sebab Myanmar merupakan salah satu dari 10 anggota organisasi ini.
ADVERTISEMENT
"Kami menyerukan Myanmar untuk melakukan dialog, rekonsiliasi, dan kembali ke status normal. Kami ulangi, stabilitas politik negara anggota ASEAN penting untuk mencapai perdamaian stabilitas, dan kesejahteraan komunitas ASEAN," bunyi pernyataan ASEAN.
Namun sikap negara anggota ASEAN terbelah soal kondisi di Myanmar. Indonesia dan Singapura sama-sama menyampaikan keprihatinan atas situasi di Myanmar. Indonesia menyerukan semua pihak menahan diri.
Filipina, Thailand dan Kamboja sepakat situasi di Myanmar adalah urusan internal. Maka mereka tidak akan mau mencampuri atau berkomentar soal apa yang tengah berlangsung di Myanmar.
Hingga kini, kondisi Myanmar setelah kudeta masih belum kondusif.