Utusan ASEAN Bertemu Pemimpin Junta Myanmar

5 Juni 2021 0:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa bergabung dalam unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2). Foto: Stringer/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Massa bergabung dalam unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2). Foto: Stringer/REUTERS
ADVERTISEMENT
Utusan dari ASEAN mengadakan pembicaraan dengan junta Myanmar pada Jumat (4/6) waktu setempat. Pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing menemui langsung utusan ASEAN ini.
ADVERTISEMENT
Sementara pihak ASEAN diwakili Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Pehin Yusof dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.
Dikutip dari AFP, Sabtu (5/6), dalam pertemuan itu, Min Aung Hlaing memastikan junta akan mengadakan pemilihan baru ketika "situasi telah kembali normal," tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Jenderal Min Aung Hlaing. Foto: REUTERS
Junta sebelumnya mengatakan akan mengadakan pemilihan umum dalam waktu dua tahun, setelah mereka merebut kekuasaan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi atas kecurangan pemilihan 2020.
Lebih dari 800 orang tewas sejak kudeta dilancarkan militer pada Februari 2021, dan pertempuran telah berkobar dengan beberapa kelompok pemberontak etnis.
ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, tetapi blok regional tidak dikenal karena pengaruh diplomatiknya, dan para pengamat mempertanyakan seberapa efektif hal itu dapat mempengaruhi krisis di negara itu.
Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (24/4/2021). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat/ho ANTARA FOTO
Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN di Jakarta pada April lalu. Menjadikan perjalanan luar negeri pertamanya sejak merebut kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Setelah pertemuan itu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan "lima poin konsensus" yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.
Namun sang jenderal dalam wawancara televisi mengatakan, Myanmar belum siap mengadopsi rencana tersebut. Seorang utusan khusus belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.
Demonstrans saat unjuk rasa menentang kudeta oleh militer di Yangon, Myanmar. Foto: Stringer/REUTERS
Terkait pertemuan utusan ASEAN dengan junta militer, kelompok pemerintah bayangan yang terdiri dari mantan anggota parlemen dan politisi Liga Nasional untuk Demokrasi besutan Suu Kyi, juga meminta adanya pertemuan dengan mereka.
Namun, tidak jelas apakah utusan ASEAN berencana bertemu dengan anggota pemerintahan bayangan, yang oleh junta ditetapkan sebagai "teroris" ini.