UU Baru Sudah Berlaku, Tapi KPK Masih Belum Terima Salinannya

Jubir KPK Febri diansyah Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

UU KPK hasil revisi yang resmi berlaku pada Kamis (17/10) sudah dibubuhi nomor dan dicatat di lembaran negara. Namun, hingga saat ini, KPK belum menerima salinan resmi UU tersebut.

"Yang jadi persoalan adalah sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan dokumen UU secara resmi. Jadi KPK tidak pernah ketahui secara persis bagaimana sebenarnya isi detail UU secara resmi yang sudah diundangkan tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat (18/10).

UU KPK yang awalnya tercatat sebagai UU Nomor 30 tahun 2002, berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut mulai efektif berlaku sejak Kamis.

Febri menyebut, memang saat ini beredar berkas salinan UU yang disidangkan di paripurna. Namun, kata dia, sebagai penegak hukum, setiap tindakan harus berlandaskan dengan hal yang jelas.

Terkait UU pun demikian. Harus menggunakan salinan resmi yang disampaikan kepada KPK.

"Jadi KPK berharap UU yang resmi segera dipublikasikan sehingga bisa jadi pedoman semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas," kata dia.

"Jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena UU tersebut belum dipublikasikan apalagi ada kondisi kekosongan hukum dan itu sangat berisiko bagi upaya pemberantasan korupsi," sambung Febri.

UU KPK hasil revisi berlaku otomatis 30 hari sejak disahkan DPR pada 17 September, meski Presiden Jokowi tidak menandatanganinya. Hal itu sesuai aturan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berlakunya UU yang baru itu menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pegiat antikorupsi. Sebab, hasil revisi UU dinilai membuat KPK dilemahkan. Hal serupa juga dinyatakan KPK. Setidaknya ada 26 poin dalam UU KPK versi revisi yang berpotensi melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.