Vaksinasi Mandiri: 500 Ribu dari 15 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Segera Datang
PerbesarADVERTISEMENT
PT Bio Farma ditunjuk pemerintah sebagai importir dan distributor vaksin corona untuk program vaksinasi mandiri atau gotong royong. Karena tidak semua jenis vaksin corona bisa digunakan, saat ini Bio Farma tengah melakukan negosiasi dengan dua produsen vaksin, yakni Sinopharm dan Moderna.
ADVERTISEMENT
Baik vaksin Sinopharm dan Moderna ini sudah termasuk dalam 7 jenis vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia, seperti ditetapkan Kemenkes.
"Ada dua jenis vaksin yang sedang proses negosiasi: Sinopharm dan Moderna. Untuk suplainya sendiri kita berharap akhir Maret atau awal April yang dari Sinopharm akan segera datang sekitar 500 ribu dosis. Tapi sampai Juni nanti akan total sekitar 15 juta dosis," beber Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 di YouTube BNPB, Selasa (9/3).
Tidak sampai di situ, Bio Farma juga berencana menambah suplai vaksin corona sebanyak 15 juta dosis untuk vaksinasi gotong royong jika diperlukan.
"Tapi kita punya opsi untuk menambah 15 juta dosis lagi kalau memang kebutuhannya masih ada. Untuk Moderna, kita sudah ada pembicaraan untuk bisa mendatangkan sekitar 5,2 juta dosis," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Namun, terkait berapa harga vaksin corona yang akan diadakan, Honesti belum bisa menjawabnya. Nantinya, peraturan terkait biaya akan dikeluarkan oleh pihak Kemenkes.
"Untuk harganya itu nanti akan ada penetapan dari Kemenkes. Dan tentunya kita masih negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau bagi perusahaan-perusahaan tersebut dan keluarganya," ujar Honesti.
Apa itu vaksinasi gotong royong?
Vaksinasi mandiri atau gotong royong merupakan pengadaan vaksinasi yang dilakukan oleh sektor korporasi atau badan usaha bagi karyawan dan keluarganya.
Mekanisme mengadakan vaksinasi gotong royong adalah setiap perusahaan wajib bekerja sama dengan Bio Farma untuk pemenuhan suplai vaksin corona. Sementara penyuntikan dilakukan di faskes yang sudah ditentukan.
Aturan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Ini biar narasi presiden lurus, karena presiden pernah mengatakan bahwa vaksinasi itu gratis untuk masyarakat. Untuk gotong royong, sistem bujetnya kalau pemerintah pakai APBN, kalau sekarang korporasi dibujet untuk karyawan dan keluarganya," tutup Honesti.
