Wacana Potong Cuti Bersama 2021 Harus Dibarengi Ketegasan Atur Mobilisasi Warga

18 Februari 2021 12:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay Foto: Dok. Pribadi
ADVERTISEMENT
Pemerintah berencana mengevaluasi cuti bersama tahun 2021 demi terus menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah usulan memperpendek cuti bersama Lebaran 2021.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai memperpendek masa cuti bersama tahun ini merupakan alternatif yang bisa diambil pemerintah saat ini. Apalagi, berkaca dari pengalaman setiap libur bersama, kasus corona kerap meningkat signifikan.
"Saya merasa kebijakan memperpendek libur Lebaran itu adalah salah satu alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah. Karena sebagaimana yang diketahui beberapa libur panjang belakangan ini, itu selalu menyisakan problem terutama peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID," kata Saleh, Kamis (18/2).
"Jadi mestinya belajar dari itu pemerintah. Harus betul-betul melakukan pengetatan-pengetatan terkait dalam mengatur masyarakat yang melakukan berbagai macam aktivitasnya, termasuk secara khusus aktivitas liburan," imbuh dia.
Operasi Ganjil Genap dan Prokes di Kota Bogor. Foto: Dok kumparan
Meski begitu, Ketua Fraksi PAN DPR itu berharap kebijakan pemotongan masa cuti bersama nantinya dibarengi dengan kebijakan lain untuk mencegah penyebaran virus corona.
ADVERTISEMENT
Saleh kemudian mencontohkan penerapan ganjil genap bagi wisatawan di Kota Bogor yang sudah berlangsung kemarin.
"Saya melihat pemerintah harus mengkombinasikan kebijakan itu dengan kebijakan yang lain. Misalnya, adanya aturan yang belakangan kemarin dibuat di Bogor, yaitu orang yang boleh bisa ke sana orang yang ganjil genap. Jadi hari pertama genap, hari kedua ganjil, dan itu pasti akan mengurangi. Jadi ini kebijakan yang sudah berhasil itu menurut saya harus dicontoh," jelas dia.
Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah mempertegas lagi kewajiban wisatawan menunjukkan hasil negatif rapid test antigen.
Petugas di lapangan juga harus disebar di lebih banyak tempat, untuk memastikan penegakan dan disiplin protokol kesehatan benar-benar dijalankan.
Sejumlah wisatawan dicek suhu tibihnya saat masuk ke kawasan Wisata Religi makam Kesultanan Banten di Kasemen, Serang, Minggu (2/8). Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO
"Setiap orang yang berkunjung ke tempat-tempat wisata harus dilengkapi atau diperiksa rapid antigen. Jadi orang-orang yang mau masuk ke sana ya diperiksa antigennya, apakah ini sudah aman untuk bergabung atau untuk lakukan aktivitas bersama," ucap Saleh.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah menerjunkan petugas yang memantau, mengawasi, aktivitas liburan masyarakat. Terutama memastikan seluruh protokol kesehatan yang memang sudah jadi baku dipraktikkan. Jika ada yang tidak mematuhi aturan, maka petugas langsung menegur dan memberikan peringatan kepada mereka," tutupnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Kemenko PMK
Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah akan mengevaluasi cuti bersama 2021 pekan depan.
"Insyaallah minggu depan kita evaluasi, kemungkinan besar akan kita kurangi cuti bersamanya," kata Muhadjir dalam rilis Kemenko PMK, Rabu (17/2).
Meski demikian, Muhadjir belum memastikan berapa hari jadwal cuti bersama akan dihapus. Sebelumnya, wacana evaluasi cuti dan libur bersama sepanjang tahun 2021 juga telah dilontarkan Menpan RB Tjahjo Kumolo.