Wagub DKI: Akan Ada Pengetatan di Jakarta, Searah dengan Pembatasan Pemerintah

Petugas gabungan menyemprotkan cairan disinfektan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Selasa (31/3). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk melakukan pembatasan di wilayah Jawa dan Bali. DKI Jakarta juga masuk dalam daftar kota yang melakukan pengetatan.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dari hasil rapat internal Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, diputuskan akan ada pengetatan kembali. Sebab saat ini kasus corona di Jakarta memang masih tinggi.

"Sejujurnya kami sendiri di Pemprov juga sudah memberlakukan pengetatan PSBB transisi, dan kemarin Pak Anies, Pak gubernur juga sudah memimpin bahkan sudah mengarahkan. Intinya akan ada pengetatan di DKI Jakarta yang akan kita bentuk segera," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/1).

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat melakukan peninjauan sejumlah fasilitas umum yang rusak usai demo di Jakarta. Foto: PPID DKI JAKARTA

Dia berharap pengetatan yang dilakukan pemerintah pusat bisa seiring dengan PSBB di Jakarta, yakni 14 hari. Dengan begitu seluruh kebijakan yang diterapkan DKI bisa seiring sejalan.

"Kami ingin minta periodenya disamakan 14 hari PSBB-nya kalau bisa disamakan. Sehingga semua kebijakan yang kita ambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," kata dia.

Sejumlah pengendara melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Selasa (24/12). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Dia juga berharap dengan adanya pengetatan yang dilakukan pemerintah pusat, bisa membantu upaya DKI dalam menerapkan kebijakan. Sehingga pemutusan rantai penyebaran corona bisa dilakukan dengan maksimal.

"Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengetatan. Kami menyambut baik, sejujurnya ini searah apa yang akan diambil oleh Pak Gubernur terkait DKI, terkait menyikapi ke depan," tuturnya.

"Bahkan ada beberapa hal yang akan kami sikapi dan kami minta kepada pemerintah pusat dan pimpinan daerah untuk ada integrasi lebih baik dan optimal lagi," lanjutnya.