Wagub DKI Bicara Upaya Kendalikan Inflasi Dampak BBM Naik

15 September 2022 15:44 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: Fadlan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: Fadlan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan laju inflasi dari dampak kenaikan harga BBM. Kebijakan strategis pun tengah dipertimbangkan.
ADVERTISEMENT
Riza mengatakan, salah satunya upaya yang dilakukan yakni tetap menjaga harga transportasi umum tidak mengalami kenaikan dengan menggelontorkan subsidi dari Pemprov DKI.
“Kita sendiri sudah mengambil beberapa kebijakan antaranya untuk mengurangi beban masyarakat Jakarta kita subsidi angkutan umum yaitu Transjakarta, Rp 62 miliar lebih juga angkutan kapal ke pulau seribu lebih dari Rp 4 miliar. Jadi itu kita upayakan terus,” kata Riza di Jakarta, Kamis (15/9).
Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Subsidi tersebut sebesar Rp 62,1 miliar. Ini dialokasikan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD DKI tahun anggaran 2022.
Selain menjaga agar tidak ada kenaikan tarif transportasi umum, Pemprov DKI juga melakukan operasi pasar untuk memastikan tidak ada komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga tak wajar.
ADVERTISEMENT
“Prinsipnya kita upayakan untuk itu kerja sama semua pihak, bersinergi berkolaborasi sesuai arah dari pemerintah pusat kita langsung mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan harga-harga barang khususnya sembako,” ujar politikus partai Gerindra tersebut.
Kenaikan BBM disebut sebagai pemicu inflasi di sebuah daerah. Setelah pemerintah pusat memutuskan menaikkan harga bahan bakar BBM bersubsidi, harga komoditas pangan dan tarif angkutan umum juga turut mengalami kenaikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah umumnya memutuskan untuk membantu masyarakat dengan mengalokasikan BTT dari APBD agar masyarakat tidak terdampak kenaikan BBM.