Wagub DKI: Dirut Sarana Jaya Diduga Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP Rp 0

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menghadiri groundbreaking pembangunan Agro Edukasi dan Wisata (Eduwisata) Halim di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, pada Sabtu (27/2). Foto: Dok. Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali berbicara mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengadaan lahan.

Yoory sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Riza menyebut, dugaan korupsi tersebut dilakukan untuk masalah pembelian lahan rumah DP Rp 0.

"Terkait Sarana Jaya sejak Jumat pekan lalu, Yoory diperiksa KPK, sudah ditetapkan tersangka masalah pembelian tanah (program rumah) DP Rp 0," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/3).

Tak hanya itu, Gubernur DKI Anies Baswedan dan dirinya juga sudah menonaktifkan Yoory dari posisinya sebagai Dirut PD Sarana Jaya.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinonto (kiri) di pembangunan skybridge Tanah Abang, Jumat (9/11/2018). Foto: Efira Tamara/kumparan

"Kedua, gubernur sudah mengambil keputusan dan mengeluarkan surat sejak Jumat dan saya sudah verbal juga menonaktifkan beliau," kata Riza.

Meski begitu, pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah Yoory terlibat dalam dugaan korupsi tersebut atau tidak.

"Tapi kami menganut asas praduga tak bersalah ke yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan dan klarifikasi sesuai fakta dan data. Kami berharap masalah segera selesai dan bisa dipertanggungjawabkan semua pihak yang terlibat," jelas Riza.

Ia juga menghormati proses penyelidikan yang dilakukan KPK agar kasus tersebut terungkap dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Lokasi Groundbreaking rumah DP 0 persen, Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Kami menghormati dan menjunjung tinggi keadilan yang menjadi tugas KPK. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan dan seluruh rangkaian pemeriksaan atas kasus di sarana Jaya," ucap Riza.

"Masyarakat bersabar menunggu hasil dari KPK, kami menunggu konferensi pers atau lain-lain dari KPK," sambungnya.

Riza memastikan proses pembangunan hunian DP Rp 0 di DKI terus berjalan.

"Kami pastikan tetap berjalan. Program yang ada di BUMD terlebih yang ada di Sarana Jaya tidak akan terganggu dan ada Masalah. BUMD itu bukan cuma seorang, tapi ada beberapa orang direksi hingga manajer dan juga pengawasan oleh BP BUMD," kata dia.

Sebelumnya, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan sejauh ini pihaknya mendapatkan informasi lahan itu masuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Ia belum mengetahui apakah tanah tersebut diperuntukkan bagi program hunian DP Rp 0.

"Sejauh ini pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta, jadi belum ada rencana peruntukannya," kata Ali.

"Temuan lidik sejauh ini belum sampai ke sana (untuk program rumah DP Rp 0)," sambung Ali.