Wagub DKI Optimistis Pembangunan Sirkuit Formula E Berjalan Lancar
ADVERTISEMENT
PT Jakpro membuka tender ulang untuk pembangunan sirkuit Formula E karena sejumlah perubahan dan penyesuaian teknis. Ini tentu semakin mempersempit waktu persiapan gelaran balap mobil listrik dunia ini.
ADVERTISEMENT
Terkait sejumlah kendala itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria optimistis pembangunan sirkuit akan berjalan lancar. Dan, Formula E tetap bisa digelar 4 Juni 2022.
“Iya tentu dalam membangun bangsa ini kita harus selalu optimis ya, apa pun tantangan yang kita hadapi, betapapun beratnya kita harus kerja sama,” kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/1).
Saat ini pembangunan sirkuit sedang dalam proses tender ulang usai gagalnya proses tender pertama untuk pengadaan lintasan balap Formula E di Ancol.
Namun Riza tetap optimistis mundurnya pembangunan yang semula dijadwalkan dimulai Januari 2022 ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan event Juni mendatang.
“Panitia sudah membuat perencanaan dan mengatur segala kemungkinannya. Jadi kita serahkan saja kepada panitia yang lebih memahami secara teknis,” jelas politikus partai Gerindra itu.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga sempat menyinggung dana pengadaan Formula E yang bersumber dari APBD DKI 2019-2020.
Prasetyo mengatakan anggaran sebesar Rp 560 miliar dari Perda itu malah dipakai oleh Pemprov DKI untuk membayar utang kepada Bank DKI.
“Menariknya, pembayaran commitment fee itu dilakukan sebelum Perda disahkan, sementara Pak Anies telah membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam uang kepada Bank DKI. Perda APBD 2020 justru bukan untuk membayar commitment fee formula E, tapi membayar utang ke Bank DKI,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1).
Namun Riza membantah hal tersebut. Ia menegaskan seluruh persoalan mengenai dana Formula E sudah diatur dan direncanakan sesuai aturan dalam Perda APBD Perubahan Tahun 2019.
ADVERTISEMENT
“Silakan ditanyakan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” pungkas Riza.