Wagub DKI soal Endemi COVID-19 di Jakarta: Negara Lain Saja Belum

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai meninjau vaksinasi dari mobil vaksin keliling yang singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal kemungkinan pandemi COVID-19 jadi endemi, khususnya di Jakarta.

Menurut Riza, sejauh ini memang belum ada pembahasan dari Pemprov DKI soal kesiapan tersebut. Sebab, keputusan endemi ada di tangan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

"Endemi kan kewenangannya di WHO bukan di kita," kata Riza kepada wartawan, Selasa (17/5).

Warga melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Riza menyebut, negara yang merasa sudah menjadikan pandemi sebagai endemi saja, masih belum dapat diputuskan statusnya oleh WHO. Oleh sebab itu, hal ini masih harus melihat kondisi dan situasi penyebaran virus corona.

"Kita lihat di beberapa negara, sekalipun sudah turun dan membuka masker, tapi belum diputuskan statusnya sebagai endemi sekalipun negara tersebut menganggap sudah seperti endemi tapi statusnya masih pandemi," ujarnya.

"Jadi status itu kewenangannya bukan di Pemprov, pemerintah pusat bersama WHO," tambahnya.

Warga menikmati pemandangan kota di atas bus wisata Transjakarta di Jakarta, Selasa (10/5/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah memang bersiap menghadapi transisi dari pandemi ke endemi. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga strategi yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi perubahan itu. Salah satu di antaranya peningkatan penyuntikan vaksin masyarakat.

"Testing, tracing, treatment yang baik dan kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Sistem PeduliLindungi akan jadi integrator utama dari tiga strategi tersebut," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (6/9).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan bosan agar warga mematuhi prokes dan terus menggunakan PeduliLindungi sesuai dengan instruksi pemerintah.

"Dalam seminggu terakhir kami menemukan banyak pelanggaran. pemerintah akan ambil langkah persuasi dalam penegakan aturan, sebelum ambil langkah tegas jika persuasif diabaikan," imbuhnya.

Luhut menjamin data dalam aplikasi PeduliLindungi aman. Penyimpanan data itu dilakukan oleh Kominfo dengan dibantu Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, pemerintah terus memperbaiki aplikasi tersebut.