Wagub DKI soal Jokowi 'End Game': Lebih Baik Tak Usah Demo, Timbulkan Kerumunan

Poster seruan aksi nasional di Jakarta menolak PPKM. Foto: Dok. Istimewa

Sebuah poster berisi seruan demonstrasi menyebar luas di medsos. Isinya, mengajak untuk ikut menyuarakan penolakan PPKM, dengan mengusung tagline 'Jokowi End Game' yang digelar Sabtu (24/7). Namun, tidak dicantumkan siapa penanggung jawab ajakan tersebut.

Terkait munculnya seruan tersebut, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara. Ia menyatakan demonstrasi adalah hak yang dijamin undang-undang, tetapi lebih baik tidak dilakukan dengan turun ke jalan di masa pandemi ini karena berpotensi terjadi kerumunan.

"Ya terkait aksi demo memang negara kita negara demokrasi yang berpancasila kami membolehkan siapa saja warga negara berdemo sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada namun demikian perlu dipahami ini sekarang lagi masa pandemi," kata Riza dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (24/7).

"Kalau ada demo nanti terjadi kerumunan, kalau ada kerumunan ada interaksi, maka terjadi penularan. Jadi jangan sampai niat demo yang dimaksudkan mungkin baik tapi malah menimbulkan kerumunan yang berkaitan nantinya dengan penularan COVID," sambungnya.

Ia mengatakan, kebijakan PPKM yang dibuat pemerintah semata-mata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Ia mengimbau agar aspirasi terkait PPKM itu bisa disampaikan dengan cara yang lebih aman, seperti dengan bentuk tertulis.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai meninjau vaksinasi dari mobil vaksin keliling yang singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7). Foto: Dok. Istimewa

"Silakan siapa pun warga negara bangsa ingin menyampaikan aspirasi sampaikan secara tertulis boleh disampaikan langsung boleh dengan konsep dengan naskah akademik dan lain-lain," kata dia.

"Prinsipnya siapa pun boleh memberikan masukan untuk kepentingan bangsa dan negara tapi kalau demo-demo sekalipun diperbolehkan demo, namun ini di masa pandemi tidak boleh ada kerumunan jangan sampai demo menimbulkan kerumunan yang berakibat penularan COVID," tegasnya.

Diketahui, seruan demo dalam poster yang tersebar adalah rencananya akan digelar di Istana Negara dengan tuntutan 'Menolak PPKM'. Tidak dicantumkan siapa penanggung jawab demo tersebut. Namun terkait rencana ini, sejumlah pihak sudah bersuara dan meminta untuk tidak dilakukan.

Polda Metro Jaya sudah mengimbau agar demonstrasi ditiadakan, perwakilan bisa mendatangi Polda Metro untuk menyampaikan pendapat.

Sementara Mabes Polri mengimbau masyarakat tidak dengan ajakan aksi demo pada 24 Juli. Sebab, aksi demo berpotensi memicu kerumunan dan akan menambah penularan COVID-19. Mabes Polri juga akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan demo itu mengganggu ketertiban umum.