Wagub DKI soal Kemacetan Jakarta: Hampir Tak Ada Kota-Kota di Dunia Tak Macet

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/12). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait kemacetan di ibu kota yang sering terjadi pada sore hingga malam hari, terutama saat jam pulang kantor. Menurut Riza, kemacetan memang kerap terjadi di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

"Kalau sekarang dirasa masih macet, ya itulah kota Jakarta. Hampir tidak ada kota-kota di dunia yang tidak macet,” kata Riza usai menghadiri prosesi peluncuran logo baru Ancol di Jakarta Utara, Jumat (22/7).

Namun, kata Riza, respons pemerintah dalam menyikapi kemacetan itulah yang penting. Dia mengatakan, hingga saat ini Jakarta terus mengembangkan berbagai regulasi untuk mengurai kemacetan.

Salah satu di antaranya yakni dengan memasifkan integrasi transportasi publik.

"Prinsipnya, kami Pemprov terus mengupayakan pembangunan pengendalian transportasi publik, kami bersyukur berbagai upaya kita lakukan meningkatkan transportasi publik yang maju, yang terintegrasi, tidak hanya modanya terintegrasi mulai dari commuter kemudian juga MRT, tapi juga sampai mikrobus, mikrolet,” ucap politikus partai Gerindra itu.

Selain transportasi umum, regulasi yang mengatur kendaraan pribadi seperti kebijakan ganjil genap, menderek mobil yang parkir sembarangan, dan rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di beberapa titik.

Kendaraan melintasi sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Kamis (19/5/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Adapun baru-baru ini, pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuat suatu regulasi yang mengatur jam kepulangan para pekerja di Jakarta.

Polisi ingin agar para pekerja ini tidak pulang secara serempak di waktu yang bersamaan, karena hal tersebut dapat meningkatkan kemacetan.

Terkait hal tersebut, Riza mengatakan tidak bisa asal mengambil keputusan. Ia mengaku harus lebih dulu membicarakan dengan beberapa pemangku kepentingan baik di jajaran Pemprov DKI Jakarta, sektor perhubungan hingga perusahaan swasta.

"Kami menghormati usulan dari Polda terkait usulan jam masuk kantor mungkin sekolah. Namun demikian ini tidak bisa kita bahas secara internal Polda dengan Metro, tapi juga harus didiskusikan dan dibahas dengan semua stakeholder pemerintah pusat dan swasta,” tuturnya.