Wakil Ketua Komisi III Lapor ke Kapolri Ada Pemalsu Izin Usaha Tambang di ESDM
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh menyampaikan permasalahan yang dialami di dapilnya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam raker dengan Polri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).
ADVERTISEMENT
Pangeran mengatakan, ada 20 IUP yang diterbitkan Kementerian ESDM bermasalah, dan 3 di antaranya menyeret namanya. Dalam 3 IUP milik 3 perusahaan itu tercantum tanda tangannya. Padahal Ia merasa tak pernah meneken IUP tersebut.
“3 IUP ini saya tak pernah tanda tangan dengan UUD Minerba yang baru peralihan dari pemda ke pemerintah pusat,” kata Pangeran dalam tayangan Youtube DPR .
Pangeran menyebut, pernah menjabat Bupati di Kalimantan Selatan periode 2005-2015. Saat itu Ia memang pernah meneken IUP 3 perusahaan, namun setelah masa jabatannya habis IUP itu tak lagi berlaku.
Dia lalu heran kenapa IUP 3 perusahaan tersebut mencantumkan namanya setelah beralih ke Kementerian ESDM. Atas hal itu, Pangeran menduga ada sindikat pemalsu izin yang membawa namanya.
ADVERTISEMENT
“Dari 20 IUP yang saya anggap petik asli tapi palsu. IUP ini dulu diterbitkan oleh Kementerian ESDM yang asalnya 3 IUP sepengetahuan saya ditanda tangani oleh saya pada 2014 saya dulu pernah jadi Bupati 2005-2015,” ujar Pangeran.
Oleh kerena itu, anggota fraksi PAN ini mendesak Kapolri menangkap sindikat pemalsu izin di Kementerian ESDM.
“Saya minta kepada Polri menangkap sindikat IUP aspal di Kementerian ESDM,” imbuhnya.
Saat sesi memberi tanggapan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan akan mendalami laporan itu.
“Terkait IUP tadi akan kita proses,” ungkap Sigit.
