Wakil Ketua Komisi XII Soal BBM: KemenESDM Harus Perkuat Mitigasi Distribusi

19 September 2025 12:57 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi XII Soal BBM: KemenESDM Harus Perkuat Mitigasi Distribusi
Putri Zulhas meminta Kementerian ESDM memastikan kebutuhan BBM masyarakat.
kumparanNEWS
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencegah potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik Pertamina maupun swasta.
ADVERTISEMENT
Putri menyampaikan bahwa stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Foto: Dok. Istimewa
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dan swasta.
“Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat. Maka, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya” ujar Putri.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Foto: Dok. Istimewa
Fraksi PAN, menurutnya, mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional, namun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
ADVERTISEMENT
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada” pungkasnya.