Wakil Ketua MPR Dukung Blokir Gim Kekerasan karena Bisa Rusak Masa Depan Anak

Ilustrasi anak memakai gadget untuk bermain game online. Foto: Shutter Stock

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung pemerintah memblokir gim yang mengandung kekerasan. Menurutnya, gim tersebut dapat menjadi hambatan generasi muda untuk maju.

Dia mengibaratkan gim daring yang mengandung kekerasan misalnya Free Fire, seperti air yang dapat melubangi batu jika dilakukan secara terus menerus.

“Atas pertimbangan tersebut, tindakan tegas memblokir situs dan aplikasi yang sarat kekerasan mesti segera dilakukan. Apabila kita menganggap keseluruhan kekerasan anak hari ini sebagai ‘peristiwa biasa’, keberlanjutan pengaruh teknologi akan menghadirkan satu entitas penuh luka,” tegasnya.

Dia mengakui kemajuan teknologi memang tidak bisa dikontrol. Namun, pemerintah harus memiliki cara untuk membatasi akses anak-anak terhadap game yang mengandung kekerasan tersebut.

“Kita mesti belajar dari negara-negara lain yang mengatur secara detail tentang pembatasan waktu bermain bagi anak-anak, pemblokiran situs dan aplikasi yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi kebangsaan, serta merugikan generasi muda karena penuh dengan kekerasan, pelecehan seksual dan judi,” jelas Lestari.

Politikus NasDem ini menjelaskan gim daring yang mengandung kekerasan memiliki dampak negatif terhadap perkembangan dan tumbuh anak.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat seusai pelantikan. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Untuk itu, dia meminta seluruh pihak, termasuk keluarga dapat bekerja sama dalam menyelamatkan generasi muda dari konten-konten kekerasan, pelecehan seksual dan judi online.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi juga menyerukan agar pemerintah hadir dalam melindungi anak dari dampak negatif gim daring yang mengandung kekerasan dengan memblokir gim tersebut.

"Pemerintah harus hadir untuk menegakkan aturan," kata Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto.

Karena, menurut dia, tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif gim daring yang mengandung kekerasan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada orang tua. "Kita tidak bisa serta merta menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada orang tua, karena orang tua sering kali kesulitan untuk mengawasi," kata dia.

Kak Seto mendukung langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyerukan pemblokiran gim daring yang mengandung kekerasan termasuk Free Fire yang sedang ramai diperbincangkan.

Ia juga berpendapat bentuk pemblokiran terhadap gim daring seperti Free Fire adalah langkah yang tepat sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam permasalahan ini.

“Iya harus, bentuknya penertiban atau pemblokiran. Karena memang itu sudah ada aturannya,” tutup Kak Seto.