news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Wakil Ketua MPR Sebut Gus Dur dan Ayah Prabowo Juga Tak Ada di Kamus Sejarah

21 April 2021 10:57 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua TKN Arsul Sani di konferensi pers terkait sidang MK di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua TKN Arsul Sani di konferensi pers terkait sidang MK di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua MPR Arsul Sani juga menyoroti kamus sejarah Indonesia yang dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang tidak mencantumkan nama pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.
ADVERTISEMENT
Arsul menuturkan bedasarkan informasi yang ia dapat dari sejumlah kalangan Nahdliyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdliyin (NU Circle), bukan hanya nama KH Hasyim Asy'ari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud.
Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Soemitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto dan tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir juga tidak ada dalam kamus sejarah tersebut.
"Terkait Gus Dur, namanya dalam kamus sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada," kata Arsul, Rabu (21/4).
Peringatan 7 tahun wafatnya Gus Dur Foto: Paula Bronstein
"Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasihat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarnoputri dan Widjojo Nitisastro," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Menurut Waketum PPP itu, yang mengherankan justru terdapat nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Dia pun mempertanyakan kemunculan nama Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11 kamus sejarah Indonesia.
"Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku/kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?" tanya Arsul.
Ulama Muslim, Abu Bakar Ba'asyir saat berada di dalam persidangan, Jakarta (25/02/2005). Foto: AFP PHOTO/ADEK BERRY
Selain kamus sejarah Indonesia, ia mencatat ada dua peristiwa yang menempatkan Kemendikbud dalam sorotan publik. Yang pertama adalah hilangnya frasa agama dalam draft atau rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN), dan kedua adalah tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Arsul mengatakan jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi justru malah menambahnya.
Sebelumnya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pihaknya tidak berniat menghilangkan peran KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah. Kamus sejarah yang beredar juga tidak pernah diterbitkan secara resmi, dan yang beredar adalah softcopy yang masih perlu penyempurnaan.
“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak [softcopy] naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” kata Hilmar dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT