kumparan
17 September 2019 15:30

Walhi Kritik Pemerintah: Presiden Tak Paham Akar Masalah Karhutla

Konferensi Pers Walhi
Konferensi pers Walhi terkait pembangunan di Pesisir Selatan Pulau Jawa, Selasa (17/9/2019). Foto: Abyan Faisal/kumparan
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyayangkan respons pemerintah yang lambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menyebut pemerintah tidak memahami akar masalah di lapangan.
ADVERTISEMENT
"Respons saya pemerintah itu lambat. Termasuk presiden sendiri lambat di dalam mengantisipasi hal-hal seperti ini dan kelihatan sekali terutama presiden itu seperti tidak memahami akar masalah," kata Nur di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Nur juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi di bidang apapun itu. Menurutnya, dengan kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah, pengusaha kerap kali tidak memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek lingkungan.
Konferensi Pers WALHI, Uji Materiil PP No. 24 Tahun 2018
Nur Hidayati, saat konferensi pers WALHI terkait Pendaftaran Uji Materiil PP No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Padahal kita tahu selama ini yang menjadi penyebab terbesar kabut asap ini juga investasi yang memang sama sekali tidak memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan," ujarnya.
"Dengan diberikannya fasilitasi dan kemudahan terus kepada investasi, ini menunjukkan presiden sebenarnya tidak memiliki cara pandang yang utuh tentang pembangunan ekonomi kita dan apa dampaknya bagi lingkungan," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Nur juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menghadapi perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan. Padahal, seharusnya merekalah yang bertanggung jawab untuk memadamkan api.
"Ini yang disayangkan ketika di satu sisi dia memerintahkan seluruh aparat pemerintahan itu untuk memadamkan api dan ini sumber daya yang sangat besar dari pemerintah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab si perusahaan pelaku pembakaran untuk memadamkan api, ini justru ditalangi oleh pemerintah itu dengan sumber daya pemerintah," jelasnya.
Pencegahan Pemadam Kebakaran Hutan , Kampar, Provinsi Riau
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk membantu memadamkan api di Kampar, Provinsi Riau. Foto: AFP/ADEK BERRY
Ia berharap presiden dapat dengan tegas dalam menerapkan kebijakan. Menurutnya, presiden harus benar-benar memahami permasalahan di lapangan sebelum mengambil keputusan tegas.
"Karena kalau dia mendorong yang ini harus dipadamkan, sementara yang lain itu justru menyalakan api, ini jadi enggak akan ada solusinya. Di kemudian hari pasti akan tetap menyaksikan bencana kabut asap seperti ini," tuturnya lagi
ADVERTISEMENT
Terakhir, Nur mengingatkan Jokowi terkait investasi kelapa sawit di Indonesia. Ia berharap agar investasi kelapa sawit ini jangan sampai membawa dampak negatif, khususnya bagi lingkungan.
"Jangan sampai kita malah justru sebenarnya dengan investasi sawit malah justru kita lebih banyak menderitanya. Lebih banyak buntung dibanding untung," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan