Wamenag Minta Ponpes Al-Zaytun Lebih Terbuka dan Kooperatif

Wamenag Zainut Tauhid. Foto: Dok. Pribadi

Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang kini tengah mendapatkan sorotan publik. Terkait dengan sejumlah isu seperti tudingan sesat hingga menyimpang, berujung desakan pembubaran.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi tak ingin gegabah merespons desakan tersebut. Kementerian Agama, kata dia, selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Al-Zaitun.

"Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun" kata Wamenag di Jakarta, Rabu (21/6).

Upacara HUT Ke-76 RI di Ponpes Al-Zaytun, Indramayu. Foto: Instagram/@ kepanitiaanalzaytun

Zainut mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah dan saling menasihati dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi terbaik.

"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayyun dan husnudzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," lanjutnya.

Menurutnya, Kemenag tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama (syar'i) yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

Zainut berharap, ormas Islam beserta dengan pihak Pesantren Al-Zaitun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayyun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar. Dia meminta Al-Zaitun lebih terbuka dan kooperatif.

"Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaitun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam," tandasnya.

Pemimpin Ponpes Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, Foto: Instagram/@ kepanitiaanalzaytun

Sebelumnya, ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu didemo pada Jumat (16/6) oleh massa Forum Indramayu Menggugat karena menilai ajaran ponpes itu sesat. Sorotan terhadap ponpes tersebut pun menjadi polemik.

Dalam demo itu, ada sejumlah poin tuntutan yang disampaikan, yakni terkait dengan dugaan kesesatan yang diajarkan di pesantren, dugaan pemerkosaan hingga kepemilikan tanah.

Teranyar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pengurus Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dan tak menghalangi proses pengumpulan data untuk menjawab berbagai tudingan tersebut. Sebab, pihak Ponpes Al-Zaytun sempat menghalangi pihak Pemprov Jabar yang ingin meminta data dari mereka.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," kata Emil di Gedung Sate, Bandung, Senin (19/6).