Wantimpres soal Perppu: Negeri Ini Butuh KPK

Presiden Jokowi saat menghadiri pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Presiden Jokowi saat ini tengah mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undangan (Perppu) KPK guna mencabut revisi UU KPK yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR.

Hal itu atas desakan dari sejumlah kelompok yang menolak adanya UU KPK karena dianggap sebagai upaya pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menegaskan Indonesia memang membutuhkan KPK yang kredibel. Artinya, tidak terkontaminasi dengan adanya kepentingan politik.

"Tapi masalahnya gini, kata kuncinya negeri ini butuh KPK. Kita butuh KPK, tapi tentunya yang kita butuh KPK yang betul-betul kredibel, bukan KPK yang menurut berita masuk udah terkontaminasi kepentingan politik," kata Agum di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Jenderal TNI Purn Agum Gumelar menghadiri silahturahmi Menhan dengan purnawiran TNI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Meski demikian, mengaku belum membahas pertimbangan Jokowi soal Perppu KPK secara keseluruhan.

"Saya belum kumpul (untuk membahas pertimbangan Perppu KPK), masalah ini enggak bisa ngomong atas nama Wantimpres," jelas purnawirawan TNI itu.

Dia lantas menyebut KPK saat ini tak selayaknya seperti penembak misterius yang kewenangannya disalahgunakan. Baginya, KPK harus bisa bekerja dengan data-data yang dianggap akurat.

Ilustrasi KPK tamat. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Sehingga, kinerja KPK mendapatkan kepercayaan dari publik secara menyeluruh.

"Petrus, penembak misterius, orang yang di dor data kejahatan dan track record-nya jelas tapi lama. Petrus disalahgunakan, persaingan bisnis, ketidaksukaan, kita cegah jangan demikian di KPK, " jelasnya.

"Dalam mengusut kasus harus didasarkan data akurat, jangan informasi, ini menyangkut nasib orang, anak cucu, betul-betul harus akurat. Menyangkut nasib orang enggak bisa atas dasar informasi," pungkasnya.