Wapres Minta Ada Koordinasi Instansi Pemerintah dalam Urusan Ketahanan Pangan

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Acara Hari Lahir (Maulid) Ke-18 Ponpes Al-Jauhari di Kampung Sangojar, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Foto: Dok. Setwapres/KIP

Wapres Ma'ruf Amin mendorong adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Dorongan itu diutarakan Ma'ruf kepada Muhamad Mardiono yang telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang kerja sama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Harmonisasi dalam program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan antar pemangku kepentingan, menurutnya jadi tantangan paling penting yang nantinya akan dihadapi Mardiono.

"Saya harapkan Pak Mardiono yang ditunjuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga supaya ada semacam sinkronisasi," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menghadiri acara peringatan Hari Lahir (Maulid) Ke-18 Ponpes Al-Jauhari di Kampung Sangojar, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (24/11).

Sinkronisasi, menurut Ma'ruf penting dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih khususnya dalam urusan perencanaan dan implementasi program.

Sebab, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penanganannya.

"Supaya tidak tumpang tindih dan supaya visinya satu. Satu visi di dalam rangka mengenai ketahanan pangan maupun pemberdayaan penanggulangan kemiskinan," ucap Ma'ruf.

Untuk mencapai target tersebut, kata Ma'ruf, UKP dapat melakukan diskusi bersama dengan instansi terkait agar sinkronisasi program ini dapat segera berjalan. Termasuk nantinya memetakan kendala bersama dengan instansi terkait.

"Arahan saya tentu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada tentang kemiskinan," kata Ma'ruf.

"Ada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). TNP2K itu yang menangani masalah kemiskinan dan kemudian yang lain itu ada Badan Pangan Nasional," pungkasnya.

Mardiono sendiri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Pelantikan Mardiono juga ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 48 M Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Setneg Nanik Purwanti.

Sebelumnya, ia aktif menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menangani bidang kesejahteraan rakyat (Kesra). Selain itu, Mardiono juga tercatat sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.