Warga Meninggal Terdaftar Dapat Bansos, Bupati Sleman Minta Dinsos Validasi Data

Istri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru-kumparan

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku masih menemukan persoalan terkait bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut diketahui Kustini usai rapat dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Sleman.

Di Kecamatan Depok misalnya, di sana, Kustini mendapati data satu penerima bansos yang ternyata sudah meninggal dunia.

"Kita temukan ada yang ternyata sudah meninggal dan sudah dicek sampai ke makamnya. Dan ada data yang tidak sesuai lain yang harus segera dibenahi," kata Kustini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8).

Selain itu, Kustini juga mendapati penerima manfaat yang ternyata sudah pindah tempat tinggal. Kemudian, ada pula penerima manfaat yang tak mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hingga data KKS tak sesuai dengan Disdukcapil.

Warga melintas di dekat mural bertema korupsi bansos di Jalan Raya Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/4/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ketidaktepatan data juga ditemui di Kecamatan Sleman. Di sana tercatat 134 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak terdata di Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ada juga 23 KPM yang tidak memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) sembako.

"Data yang salah ini saya minta agar bisa diperbaiki secara berjenjang sesuai prosedur laporan," tegasnya.

Persoalan lain juga tak kalah pelik. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencetak kartu KKS. Menurutnya, jika bank penyalur bansos PKH bisa melayani cetak kartu maka akan jauh lebih mudah.

"Tentu mengganggu dan merugikan masyarakat. Dalam waktu dekat akan saya komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa mempermudah masyarakat," bebernya.

Dinas Sosial (Dinsos) Sleman saat ini tengah melakukan validasi data secepat mungkin. Kustini mewanti-wanti agar bansos diterima masyarakat yang berhak.

Kepada para pendamping PKH dia berpesan agar bertugas sebaik mungkin dan tidak berbuat curang. Perbuatan seperti itu tidak akan ditolerir Pemkab Sleman.

"(Pendamping PKH) jangan ada yang nakal. Karena itu hak rakyat ya harus untuk rakyat. Jangan ada potongan dengan alasan apa pun," pungkasnya.