Wiranto Akan Bertemu Eks Panglima GAM, tapi Tak Bahas Referendum Aceh

Menkopolhukam Wiranto. Foto: Antara/Aprillio Akbar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berencana bertemu mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, alias Mualem.

Rencananya pertemuan keduanya digelar hari ini, Senin (17/6), namun gagal karena alasan transportasi. Sehingga digelar Selasa (18/6).

"Sebenarnya hari ini saya akan menerima saudara Mualem dari Aceh, Muzakir Manaf dari Aceh, tapi sementara tertunda karena masalah transportasi, ya besok, rencana akan saya terima,” kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Muzakir Manaf saat menyampaikan sambutan dalam acara haul dan buka puasa bersama kader Partai Aceh di Banda Aceh. Foto: Abdul Hadi

Wiranto mengatakan, pertemuan mereka akan membahas mengenai partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan nasional. Wiranto menegaskan pertemuan itu tak akan membahas masalah referendum Aceh yang digaungkan Muzakir Manaf.

“Kita melakukan komunikasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut sebagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan nasional,” ujar Wiranto.

“Saya kira, temanya ke sana. Bukan lagi referendum, referendum sudah selesai. Dia sudah minta maaf, sudah mencabut pernyataan yang lalu. Saya kira selesai,” ujarnya lagi.

Wacana referendum Aceh kembali mencuat berawal dari pernyataan Muzakir Manaf dalam acara haul wafatnya Hasan Tiro serta buka puasa bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin malam, (27/5).

Dalam acara itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan juga Ketua DPA Partai Aceh (PA) itu menyampaikan keinginannya agar Aceh dapat menentukan nasibnya sendiri.

Muzakir Manaf beralasan, keadilan dan demokrasi di Indonesia tidak jelas arahnya. Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 itu pun menilai Indonesia berada diambang kehancuran.

Setelah viral, Muzakir Manaf memberikan klarifikasi dan meminta maaf mengenai wacana referendum Aceh yang dia sampaikan. Menurutnya, wacana referendum Aceh itu disampaikannya secara spontan dan tidak mewakili keseluruhan rakyat Aceh.