kumparan
9 Mei 2019 16:51

Wiranto Rapat dengan Tim Asistensi Hukum, Bahas Aksi Inkonstitusional

Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Wiranto
Mentor Koordinator Bedang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Foto: Moh Fajr/kumparan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Rapat tertutup itu juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan sejumlah pakar hukum.
ADVERTISEMENT
Rapat ini membahas mengenai pelaksanaan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam hingga aksi-aksi yang inkonstitusional atau melanggar UUD dan cukup meresahkan masyarakat.
“Kita telah membedah semua hal-hal yang menyangkut aktivitas-aktivitas, aksi-aksi yang secara terbuka sudah mempengaruhi umum untuk melakukan sesuatu yang inkonstitusional. Sudah dibahas semuanya tadi oleh teman-teman atau para pakar-pakar hukum yang kita kumpulkan dari seluruh Indonesia,” kata Wiranto usai rapat, Kamis (8/5).
Wiranto mengatakan, pihaknya mendapatkan berbagai masukan dari berbagai lembaga atau organisasi bidang hukum terkait permasalahan tersebut. Masukan tersebut, kata Wiranto, bisa digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan pemerintah dari aksi-aksi yang dianggap meresahkan masyarakat tersebut.
“Tentu dari masukan ini kita sangat senang bahwa ternyata para pemangku kepentingan di bidang hukum itu mendukung sepenuhnya langkah tegas dari pemerintah dan kita tidak surut lagi. Kita sudah buktikan sekarang siapa pun yang nyata-nyata sudah melanggar hukum maka kita akan tindak tegas dengan cara-cara hukum,” ujar Wiranto.
ADVERTISEMENT
Wiranto menjelaskan ada mekanisme yang harus dilalui sebelum mengambil tindakan terhadap aksi-aksi tersebut.
“Siapa ngomong apa, hasutannya bagaimana, akibatnya bagaimana, kapan, di mana, ya semuanya sudah ada proses hukumnya,” terang Wiranto.
Wiranto menegaskan langkah yang diambil pihaknya adalah untuk melindungi masyarakat. Menurutnya, apabila masyarakat tidak dilindungi maka pemerintah menjadi bersalah karena punya wewenang untuk mengantisipasi hal yang merugikan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta tidak ada pihak yang menganggap langkah yang diambil pemerintah saat ini sebagai bentuk pemerintahan Orde Baru.
“Jadi jangan sampai ada tuduhan katanya Pak Wiranto kembali ke Orde Baru. Presiden Jokowi diktator, enggak ada. Justru kehadiran para ahli-ahli hukum ini itu membantu kita menjamin kita bahwa kita bukan diktator. Pak Jokowi bukan sewenang-wenang. Kita hanya semata-mata menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama,” ungkap Wiranto.
ADVERTISEMENT

Susunan Tim Asistensi Hukum

Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam terdiri dari 24 pakar hukum yang turut hadir dalam rapat kali ini. Mereka adalah:
  1. Prof. Muladi, praktisi hukum
  2. Prof. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Hukum dan Perundang-undangan
  3. Prof. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
  4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana
  5. Prof. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
  6. Prof. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
  7. Prof. Dr. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
  8. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH
  9. Prof. Dr. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  10. Dr. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara
  11. Dr. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
  12. Dr. Teguh Samudera, Praktisi Hukum
  13. Dr. Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi
  14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
  15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam
  16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam
  17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
  18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
  19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
  20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
  21. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
  22. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Ekonomi dan Moneter
  23. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenkopolhukam
  24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan