Wujud Keberpihakan ke Rakyat, Vaksin Corona Gratis Harus Diperbanyak

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah telah menyusun skema pemberian vaksin corona bagi masyarakat. Rencananya, pemerintah akan memberikan vaksin secara gratis bagi 30 persen masyarakat dan sisanya mendapatkan vaksin mandiri.

Anggota Komisi IX Fraksi PPP Anas Thahir meminta pemerintah lebih memperbanyak vaksin program gratis daripada vaksin mandiri agar target program vaksinasi tercapai. selain itu, vaksin program juga dapat membantu masyarakat kurang mampu.

"Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, saya berharap pemerintah bisa meningkatkan proporsi skema vaksin program menjadi lebih besar dari vaksin mandiri dari total target vaksinasi nasional," kata Anas, Jumat (11/12).

"Dengan demikian vaksinasi bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih banyak yang tercover," lanjutnya.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Selain itu, Anas juga meminta BPOM harus berhati-hati dan teliti sebelum mengeluarkan persetujuan penggunaan Vaksin COVID-19 pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Dia juga meminta BPOM bekerja secara transparan.

"Di samping itu, BPOM juga harus bisa bekerja secara independen, transparan dan lepas dari campur tangan siapapun. Meskipun faktanya sebanyak 1.2 juta dosis vaksin sudah tersedia di Indonesia dan dalam beberapa minggu ke depan akan datang lagi sejumlah 1.8 juta dosis vaksin yang sudah dibayar oleh pemerintah," ujarnya.

Anas juga mengatakan pemerintah sebaiknya memperluas jangkauan usia penerima vaksin agar dapat menjangkau semua kelompk. Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan vaksin Merah Putih.

"Target populasi yang akan divaksinasi, supaya diperluas sehingga bisa menjangkau semua kelompok umur, termasuk usia dibawah 18 tahun dan usia diatas 59 tahun. Dan pada saat yang sama pemerintah harus memastikan kesiapan sistem pemantauan (surveilans) kejadian ikutan pasca imunisasi secara efektif" ujarnya

"Pemerintah perlu melakukan percepatan pengembangan dan produksi vaksin merah putih sebagai vaksin andalan nasional yang aman dan ampuh agar Indonesia bisa segera melepas ketergantungan terhadap produksi vaksin asing," tandas Anas.