Yasonna Bantah Tim Gabungan Kumham soal Harun Masiku Tak Independen

24 Februari 2020 19:39 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menepis tudingan tim gabungan Kumham bentukannya untuk mengusut penyebab lambannya Harun Masiku terdeteksi tidak independen.
ADVERTISEMENT
Yasonna menegaskan sejak awal membentuk, ia tak pernah mengadakan rapat dengan tim tersebut. Diketahui tim gabungan itu terdiri dari Kumham, Polri, Kominfo, dan BSSN.
Sehingga Yasonna menampik telah mengintervensi tim tersebut agar hasilnya sesuai yang ia inginkan.
"Ini jelas, bahwa tim ini tim independen. Saya tidak mengundang mereka rapat sekali pun. Saya bentuk, saya tidak mau rapat, kalian kerjakan karena saya yakin betul kalau ini memang tidak benar," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
Yasonna menyebut pihaknya juga tak memaksakan kehendak dalam pembentukan tim, itu, termasuk saat Ombudsman menolak bergabung. Ia hanya ingin tim bekerja profesional.
"Dari BSSN, dari Kemenkominfo, dari cyber Polri, saya minta dari Ombudsman, ya kalau mereka (Ombudsman) enggak mau enggak saya paksakan. Saya minta mereka meneliti sampai dalam, karena ini berguna untuk kami untuk melihat di mana persoalan barang ini," tuturnya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Hasilnya, kata Yasonna, tim tersebut menemukan adanya ketidaksinkroan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan server di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) Ditjen Imigrasi. Sehingga keberadaan buronan KPK itu lamban terdeteksi.
ADVERTISEMENT
"Dari hasil penelitian, terjadi ketidaksinkronan dalam aplikasi perlintasan keimigrasian dalam sistem informasi manajemen keimigrasian Dirjen Imigrasi," ucapnya.
Sebelumnya tudingan tim gabungan tak bekerja independen disampaikan anggota Komisi III DPR F-Demokrat, Benny K Harman. Benny mengatakan, tim gabungan sengaja dibentuk untuk membela alibi yang dibangun Yasonna.
"Jangan cari-cari alasan. Tim investigasi itu jangan dipakai untuk membenarkan alibi yang menurut akal sehat tidak masuk di kepala di akal sehat publik. Dari awal saya sudah menduga tim ini dibentuk untuk membenarkan alibi yang disusun oleh Menkumham," tutur Benny, Rabu (19/2).