News
·
1 April 2020 14:28

Yasonna Minta DPR Surati Jokowi, Dorong RKUHP dan Pemasyarakatan Dibahas Kembali

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Yasonna Minta DPR Surati Jokowi, Dorong RKUHP dan Pemasyarakatan Dibahas Kembali (79128)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Menkumham Yasonna Laoly meminta komisi III DPR menyurati Presiden Jokowi untuk melanjutkan proses pembahasan dua RUU carry over, yakni RUU KUHP dan Pemasyarakatan. Sehingga, Jokowi dapat mengeluarkan surpres agar kedua RUU itu bisa dibahas.
ADVERTISEMENT
"Karena dalam pembahasannya, carry over yang kita sepakati untuk dibahas ulang dan beberapa UU yang disepakati DPR masuk prolegnas yang lalu. Dalam pandangan kami, carry over karena mandat politik, maka ini mandat politik baru, maka surpres baru harus kami mintakan," kata Yasonna dalam rapat online bersama komisi III, Rabu (1/4).
"Kiranya DPR dapat menulis surat kepada presiden mungkin melalui keputusan komisi III untuk memproses dua RUU yang akan datang dan mengirimkan surpres penetapan carry over tersebut," lanjutnya.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu mengaku khawatir jika surpres baru tak kunjung keluar akan menghambat proses pengesahan dua RUU tersebut. Yasonna meminta kerja sama komisi III.
"Karena saya khawatir kalau tidak menetapkan surpres baru, nanti kalau sudah diselesaikan oleh kelompok-kelompok tertentu akan di-judicial review dan jadi persoalan baru," tutur dia.
ADVERTISEMENT
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, badan musyawarah (bamus) akan mengadakan rapat untuk membahas kemungkinan pembahasan RUU tidak harus menggunakan surpres yang baru. Sehingga, proses pembahasan akan lebih cepat dilakukan.
"Adapun perdebatan terkait perlu tidaknya surpres, kami telah melakukan koordinasi bahwa hal itu bisa dilakukan tanpa melakukan surpres. Karena dalam mekanisme rancangan tatib dan RUU pembentukan UU yang telah dibahas di dalam Baleg dapat memungkinkan untuk melakukan terobosan," kata dia.
Yasonna Minta DPR Surati Jokowi, Dorong RKUHP dan Pemasyarakatan Dibahas Kembali (79129)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
"Di dalam forum rapat ini, kiranya ada suatu kesimpulan, atau suatu kesepakatan di antara komisi III dengam Menkumham bagaimana RUU yang terkait komisi III dan Menkumham bisa dikirim ke pimpinan DPR untuk disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," sambung Azis.
ADVERTISEMENT
Mendengar itu, Yasonna meminta agar DPR segera menyelesaikan tatib pembahasan RUU carry over. Setelah itu, ia meminta DPR tetap mengirimkan surat ke Jokowi mengenai aturan tersebut.
"Dan berharap kalau itu sudah disahkan nanti menyampaikan kalau prosedurnya benar dan menyampaikan kepada Pak Presiden mengenai hal ini," kata Yasonna.
Revisi KUHP dan Pemasyarakatan merupakan dua RUU kontroversial peninggalan DPR periode 2014-2019 yang sempat diprotes massa. Dua RUU itu kini telah masuk dalam 50 RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2020.