Yasonna: Pembuatan Paspor Haji Sudah 80%, Tapi Saudi Belum Beri Kepastian

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menanyakan persiapan MenkumHAM Yasonna Laoly dalam menerapkan physical distancing bagi calon jemaah haji. Menurut Cucun, pemerintah harus membuat sejumlah skenario meski Arab Saudi belum memutuskan soal penyelenggaraan haji di tengah pandemi COVID-19.

"Kalau terjadi, misalnya diperbolehkan berangkat haji tahun ini, apa skenarionya nanti di Imigrasi? Pembuatan paspor itu yang merupakan siklus tahunan yang harusnya di bulan-bulan ini kan (dilakukan)," kata Cucun dalam rapat virtual, Rabu (1/4).

"Mudah-mudahan, apa yang saya khawatirkan ini, Bapak (Yasonna) sudah punya skenario bagus, bagaimana physical distance, social distance, ini sudah tertangani," imbuhnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menanggapi hal itu, Yasonna menuturkan, sebenarnya paspor jemaah haji sudah 80 persen diproses. Namun, pihak Arab Saudi memang meminta sejumlah negara menunda terlebih dahulu persiapan keberangkatan haji hingga waktu yang belum ditentukan.

"Jadi karena ini sudah terencana dan sesuai dengan ketentuan, jadi pengurusan paspor jemaah haji itu sudah selesai 80 persen. Namun, kami mendapat informasi, bahkan dari pemerintah Arab Saudi, ada berita mengatakan tunda dulu persiapan untuk mau naik haji," tutur Yasonna.

Meski demikian, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu menuturkan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga penerapan social distancing apabila pembuatan paspor bisa berjalan. Dia menyebut pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

"Yang pasti kalau itu terjadi, kami akan menyiapkan, kami akan meminta bantuan TNI/Polri, tentu prinsip social distancing akan dilakukan, ini akan kami lakukan. Nanti kalau ini dibuat kebijakan baru oleh pemerintah Arab Saudi, tentu kami pemerintah akan membuat persiapan secara khusus untuk itu," pungkasnya.