Yasonna Soal Harun Masiku: Apes Besar dan Sangat Memalukan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan kendala Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) saat pihaknya terlambat mendeteksi keberadaan tersangka dugaan kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Saat itu, kata dia, kondisi Kemenkumham tengah apes.

"Jadi kita betul-betul sangat percaya pada waktu itu, tapi kendalanya ini betul-betul apes, apes besar dan sangat memalukan," kata Yasonna H Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/2).

Yasonna mengatakan sebenarnya keberadaan Harun Masiku dapat terlacak melalui sistem imigrasi. Namun, ternyata terdapat perbedaan waktu yang ditayangkan dalam sistem.

"Dia (Harun Masiku) terekam di PC, di situ terekam itu lengkap setelah kejadian memang ini, waktu saya mulai sebelum terjadi perbedaan masyarakat menanyakan posisi Masiku, Humas Ditjen Imigrasi, Kabag Humas Imigrasi mengatakan masih di luar negeri, karena dia melihat di pusat data Simkim," ujarnya.

Untuk menelusuri itu, Yasonna meminta tim gabungan untuk mencari kebenaran data yang ada. Ternyata, selain Harun Masiku , imigrasi juga kecolongan 120 ribu data lain. Data itu masih tersimpan di komputer Imigrasi di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, belum masuk ke server Pusdakim Kemenkumham.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Sesudah kejadian yang tersebut, kami mulai meminta tim gabungan bekerja dan ternyata dari tanggal 23 Desember sampai 10 Januari terdapat 120.661 data hanya terekam di server masing-masing PC yang ada di sana, tidak terkoneksi ke server lokal," ucap dia.

"Setelah dilakukan perbaikan konfigurasinya, URL pada tanggal 10 Januari terkait kedatangan Masiku, baru terkirim secara perlahan data itu secara lengkap 19 Januari pukul 22.06 WIB karena diperlukan prosesi data," lanjutnya.

Kemudian, politikus PDIP itu langsung meminta Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting untuk meminta penjelasan pihak Imigrasi mengapa data server sempat terkendala.

"Makanya saya katakan kemarin dengan Plh Dirjen pastikan panggil mereka, saya minta pertanggungjawaban mereka membayar berapa ini barang sampai 120 ribuan terkendala," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kesalahan konfigurasi ini disebabkan pihak vendor yang bertugas lupa untuk mensinkronkan data antara kompiter konter Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dengan Pusdakim Kemenkumham.