Yenny Wahid: 30% Anggaran Proyek Strategis Indonesia Lari ke Kantong Koruptor

Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, saat ditemui wartawan usai menghadiri launching lagu 'Salam Metal Menang Total' di Ruang Konferensi Pers GBK, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

PDIP menggelar hajatan rakyat bertajuk "Harapan Sejuta Rakyat" di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (9/2). Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid, turut hadir diacara tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud itu menyinggung mengenai 30 persen anggaran proyek strategis Indonesia lari ke kantong koruptor.

"Sekarang, 30% anggaran proyek-proyek strategis Indonesia larinya ke kantong koruptor," kata Yenny.

Menurut Yenny. hal ini terjadi karena masih ada orang yang ingin berkuasa hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarganya dan kroninya.

Suasana kampanye Ganjar dan Mahfud MD bertajuk Harapan Jutaan Rakyat di Bogor. Foto: Youtube/PDI Perjuangan

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih ada orang-orang yang ingin berkuasa hanya untuk memperkaya dirinya, keluarganya, dan kroninya. Ini harus kita cegah," ujarnya.

"Padahal negara ini adalah negara demokrasi, dalam demokrasi semua rakyat berhak mendapatkan kesempatan untuk sejahtera. Dalam demokrasi, petani, nelayan, tukang ojek, dan anak presiden seperti saya itu sama dan setara kedudukannya di mata hukum dan negara! Tidak ada yang boleh diistimewakan," sambungnya.

Yenny Wahid menghadiri kampanye Ganjar-Mahfud di Bogor. Foto: Youtube/PDI Perjuangan

Lebih lanjut, Yenny menekankan harus mencari pemimpin yang mau berjuang untuk rakyat semua.

"Kita ingin pemimpin yang mau berjuang untuk rakyat semua. Kita hormat pada pemimpin-pemimpin di negeri ini, tapi kita lebih cinta dengan demokrasi. Ya Pak, ya? Kita hormat pada pejabat-pejabat negara, tapi kita lebih cinta kepada rakyat jelata. Kita ingin, Presiden yang mau duduk lesehan bersama rakyatnya. Menginap di gubug-gubug reyot milik rakyatnya," jelasnya.