Yenny Wahid: Jangan Dukung Paslon yang Dulu Bagian Pemerintahan Larang Imlek

10 Februari 2024 2:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid menghadiri makan malam Imlek mendampingi Capres 03 Ganjar Pranowo di Restoran Empurau, Jembatan Lima, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid menghadiri makan malam Imlek mendampingi Capres 03 Ganjar Pranowo di Restoran Empurau, Jembatan Lima, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud sekaligus putri Gus Dur, Yenny Wahid, meminta masyarakat betul-betul melihat rekam jejak paslon sebelum mencoblos pada 14 Februari nanti.
ADVERTISEMENT
Yenny mengatakan, jangan sampai masyarakat memilih paslon yang punya rekam jejak intoleransi, termasuk bagian dari pemerintah yang melarang Imlek.
Presiden Soeharto sempat melarang perayaan hari raya Tionghoa lewat Instruksi Presiden No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Inpres tersebut kemudian dicabut oleh Gus Dur saat menjabat presiden.
"Saya ingin agar Bapak/Ibu mencermati semua paslon yang ada dan lihat rekam jejaknya. Apakah paslon-paslon itu orang yang punya komitmen untuk menjaga kebinekaan di Indonesia? Kalau iya, dukunglah dia," kata Yenny saat mendampingi Capres Ganjar Pranowo menghadiri makan malam Imlek di Restoran Empurau, Jakarta Barat, Jumat (9/2).
"Tapi kalau ada paslon yang latar belakangnya justru menjadi bagian dari pemerintahan yang dulunya melarang Imlek, ya jangan didukung dong," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Yenny menilai semua pihak punya kewajiban menjaga keragaman di Indonesia tetap terjaga. Salah satunya yakni dengan memilih paslon yang berpihak pada keragaman.
"Saya di sini mewakili kelompok islam mayoritas di Indonesia yang moderat tentu punya komitmen kuat untuk menjaga keragaman di Indonesia. Buat Gus Dur seorang pemimpin harus berani mengambil risiko sehingga tetap dikeluarkanlah Inpres itu," imbuh dia.
"Saya berharap lembaran sejarah itu tidak terulang kembali, agar tidak ada diskriminasi terjadi kepada kelompok mana pun di Indonesia. Semua hak warga negara dilindungi oleh negara baik mayoritas maupun kelompok minoritas. Pasangan Ganjar Mahfud saya lihat pasangan yang paling komit untuk melindungi keberagaman di Indonesia," tandasnya.