Yudo Margono Bicara Penguatan Keamanan Papua dengan Operasi Teritorial

Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) berjabat tangan dengan Jenderal TNI Andika Perkasa usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono membeberkan rencananya terkait pengamanan di Papua.

Yudo memastikan, TNI bakal menindak tegas siapa saja yang berbuat onar dan merugikan masyarakat. Mereka juga bakal menempuh proses hukum terhadap kelompok kriminal.

"Tentunya kita lebih memajukan ke arah hukum sehingga nanti untuk para yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang mengganggu masyarakat akan kita tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya operasi penegakkan hukum," kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Selasa (20/12).

Meski begitu, TNI tetap mengedepankan langkah yang humanis dalam penegakan hukumnya sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Jadi seperti kemarin penekanan Bapak Presiden, harus tegas namun tetap humanis," ujarnya.

Selain itu, dalam rangka meminimalisir gangguan keamanan di Papua, TNI akan terus melakukan operasi teritorial.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil. Dengan perkuatan yang ada, tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujar Yudo.

Sementara mengenai pemekaran provinsi Papua, Yudo bakal segera melakukan penyesuaian dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebab akan terkait dengan kemungkinan dibentuknya satuan maupun satgas baru.

"Jadi akan saya tinjau dulu, dan meminta masukan dari pemerintahan daerah mungkin dari bupati, wali kota, satuan yang ada di sana pangdam, pangko, kita aja ajak semuanya untuk berbicara," katanya.

TNI AD kerahkan Helly Bell evakuasi 8 korban pembantaian kelompok separatis di Papua. Foto: Dispenad

Yudo Margono Anggap Tindakan KKB Papua Masih Taraf Kriminal

Lebih lanjut, terkait kelompok bersenjata yang marak di Papua, Yudo mengatakan tindakan kelompok itu masih dikategorikan sebagai aksi kriminal dan belum mencapai taraf keadaan darurat.

Oleh sebab itu, TNI belum melakukan operasi militer di Papua dan hanya membantu Polri untuk penegakan hukum di sana.

"Belum (darurat), menurut saya belum sampai taraf itu. Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas. Saya kira dengan eskalasi sekarang masih taraf kriminal," tutup Yudo.