Yusril ke Tim Prabowo: Apa PNS yang Dinaikkan Gajinya Dukung Jokowi?

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, kembali menegaskan pandangannya bahwa pembuktian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Maka, Yusril menilai tak seharusnya MK mengabulkan permohonan Prabowo-Sandi.

"Kami sih mengemukakan sanggahan terhadap apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum paslon 02 yang fokus kepada pelanggaran TSM. Saya mengatakan pelanggaran TSM itu bukan kewenangan MK," ujar Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Dia juga menyebut, apa yang disampaikan tim Prabowo-Sandi hanya merupakan asumsi, tanpa fakta yang dapat dibuktikan. Yusril mencontohkan kenaikan gaji PNS yang disebut oleh tim Prabowo-Sandi. Menurut dia, tim Prabowo-Sandi tak dapat membuktikan kenaikan gaji PNS berpengaruh ke perolehan suara Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau misalkan kita mengatakan bahwa Pak Jokowi menaikkan gaji, menaikkan tunjangan, menaikkan THR, semua itu sebenarnya sudah disepakati bersama presiden dengan DPR. Dan tiap tahun itu harus dilakukan, jadi enggak ada salahnya, DPR sudah menyetujui APBN," tuturnya.

Selain itu, Yusril menyebut jumlah PNS juga tak sebanding dengan selisih suara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi sebanyak 17 juta suara. Sehingga, jika memang kenaikan gaji membuat seluruh PNS memilih Jokowi, tak akan mengubah hasil perhitungan akhir.

"Kedua, kalau memang itu dianggap satu pelanggaran, apakah ada pengaruhnya terhadap suara? Misalnya apakah orang yang dinaikkan gajinya itu mendukung Jokowi? Kan enggak juga. Jumlah pegawai negeri kita 4,1 juta di seluruh tanah air. Dan 4,1 juta itu, apa betul milih Pak Jokowi? Kan gak bisa dibuktikan," terangnya.