Yusril soal Jokowi Arahkan Bentuk Koalisi Besar: Bisa Saja, Itu Normal

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra di Gedung DPR, Kamis (14/3). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra belum berani bicara banyak soal rencana koalisi besar pemerintah pasca penetapan hasil Pemilu 2024. Katanya, wacana belum sempat dibahas di internal parpol Koalisi Indonesia Maju.

"Saya belum tahu itu. Belum dengar saya, jadi secara resmi belum pernah ada rapat partai koalisi untuk membahas persoalan tersebut. Jadi memang wacana-wacana berkembang bisa aja tapi kita saya sendiri belum bisa berkata apa apa," kata Yusril di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

"Karena memang belum secara resmi dibahas dalam rapat KIM," imbuhnya.

Soal Koalisi Besar ini juga bukan hal baru. Bahkan Menkominfo sekaligus Ketum Projo Budi Arie Setiadi sudah memberi sinyal PKB yang notabene pendukung Anies-Cak Imin bakal merapat.

Ada isu juga yang menyebut pergerakan terkait Koalisi Besar ini diarahkan oleh Presiden Jokowi.

Lantas, apa tanggapan Yusril terkait ini?

"Bisa saja sebenarnya. Artinya dari luar kabinet kan ya bisa saja memberi nasihat masukan pendapat dan lain-lain kepada presiden dan wapres yang terpilih dan itu normal saja," ujar dia.

Menurutnya, Jokowi tetap bisa berperan meski nantinya sudah tidak menjabat. Apalagi setelah penetapan Prabowo-Gibran terpilih malam ini, situasi diyakini makin dinamis.

"Walaupun andaikata beliau (Jokowi) tidak duduk di struktur pemerintahan tapi dapat tetap mengambil satu peran. Entah memberi masukan pertimbangan bisa saja dilakukan," tutupnya.