Yusril Temui Jokowi, Bahas Aspek Legal Keterlibatan Swasta di IKN

Ketua Tim Kuasa Hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberikan keterangan pers terkait sidang MK di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan membahas aspek legal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Yusril mengatakan, salah satu hal yang dibahas dengan Jokowi mengenai keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan area komersil di IKN.

"Tentang keterlibatan dari pihak swasta yang berkeinginan untuk mendevelop commercial area daripada IKN. Dan Presiden mempersilakan dilakukan, dan beliau meminta kepada saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Bambang Susantono, Kepala IKN," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Meski demikian, Yusril enggan menjawab apakah akan ditunjuk menjadi salah satu konsultan terkait aspek legal IKN. Namun, ia menyatakan akan siap membantu jika dibutuhkan pemerintah.

Sebuah keluarga sedang berfoto di titik nol IKN, Jumat (18/3/2022). Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

"Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting, mungkin saya bisa membantu," tuturnya.

Yusril pun mengakui minat pihak swasta dalam pembangunan dan pengembangan IKN sangat besar. Apalagi, pemerintah mengakui sulit membangun dan mengembangkan IKN tanpa bantuan dari pihak swasta.

"Tapi, swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan dan tentu akan dikerjakan dengan BUMN. Tetapi untuk bangun kawasan pemukiman, kawasan komersial supaya ibu kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu, kan, sebenarnya swasta," jelasnya.

Ia pun mencontohkan Jakarta sebagai wilayah yang pembangunannya banyak dibantu oleh pihak swasta. Menurutnya, BUMN sulit untuk bekerja sendirian membangun ibu kota baru.

"Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti ndak jadi-jadi. Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu memang sudah tugasnya, ya, gitu," ujarnya.

Secara legal, lanjut Yusril, pengembangan IKN sangat memungkinkan dipegang oleh swasta. Apalagi, Badan Otorita IKN sudah mempersiapkan blok mana saja yang akan diserahkan ke swasta untuk dikembangkan.

"Memang sudah ada blok-blok yang sudah dipersiapkan oleh Otorita yang di mana yang diserahkan kepada swasta untuk mendevelop itu. Jadi itu terjadi," pungkasnya.