Yusril Tepis Ada Lobi dengan PDIP soal Suarakan Pemilu Tertutup di Sidang MK

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Umum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra telah memberikan keterangan dalam sidang lanjutan gugatan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (8/3).

Yusril menegaskan, PBB menolak sistem Pemilu proporsional terbuka sebab bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Muncul dugaan ada lobi antara PBB dengan PDIP yang mendorong kuat proporsional tertutup. Namun Yusril dengan tegas membantahnya.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan," kata Yusril usai bertemu dengan PPP di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (13/3).

"Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," lanjut dia.

Pakar hukum tata negara ini menambahkan, sudah memberikan keterangan di sidang MK. Ia meminta masyarakat menunggu dan menerima apa pun yang akan diputus oleh hakim dalam gugatan ini.

"Sekarang masih menunggu apa keputusan dari MK, jadi gak bisa mengajak siapa-siapa lagi. Jadi apa pun putusan MK nanti harus kita patuhi bersama dan memang kita concern dengan waktu ya," kata Yusril.

"Kalau MK memutuskan bulan April, maka pendaftaran caleg itu 1 Mei sudah dimulai, itu bagaimana implementasinya di lapangan, itu juga tergantung bagaimana persiapan KPU sendiri dan persiapan partai itu sendiri dalam menyusun apakah proporsional terbuka atau tertutup," tutup dia.