Zulhas: PAN Dukung Jokowi, Tidak Apa-apa Tidak Dapat Jatah Menteri

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua MPR Kawasan Widya Chandra Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan adanya peluang untuk mendukung pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Hal itu dilakukan meski sebelumnya PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Zulhas menegaskan dukungan PAN semata-semata demi mendukung kesejahteraan rakyat.

"Ya dukung saja. Karena harus sukses. Partai politik itu maunya rakyatnya sejahtera kan. Yang penting Presiden menyejahterakan rakyat kita dukung," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8).

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Bogor. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Meski demikian, Zulhas mengaku tak masalah apabila PAN tak mendapat jatah menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf. Menurutnya, menyuarakan kepentingan rakyat tak harus berada di kabinet pemerintahan, tapi bisa dilakukan di parlemen.

"Enggak apa-apa, enggak apa-apa (tak dapat jatah menteri). Dari Parlemen bisa aja," ujarnya.

Zulhas menegaskan kompetisi Pilpres 2019 yang baru saja digelar bertujuan untuk membangun negeri, bukan untuk memecah belah bangsa.

"Kompetisi pilpres itu jalan untuk bersatu, jalan untuk membangun negeri, bukan jalan untuk bersengketa, bukan jalan untuk memecah belah kita. Jadi saatnya bersatu lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Bara Hasibuan mengklaim partainya telah mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat, sehingga dengan atau tanpa jatah kursi di kabinet PAN tetap mendukung pemerintah.

"Jadi kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi. Kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye. Sistem presidensial itu presiden memiliki otoritas dan prerogatif untuk membentuk kabinet," tegas Bara di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).