Zulhas soal Luhut Minta Prabowo Tak Ajak Orang Toxic: Hak Prabowo, Terserah

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan ketum PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri acara Halalbihalal di DPP Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta kepada presiden RI terpilih, Prabowo Subianto agar tidak membawa orang yang toxic ke dalam pemerintahan selanjutnya.

Zulhas menyebut, urusan menteri adalah hak prerogatif Prabowo.

"Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif terserah beliau saja,"kata Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/5).

Zulhas mengatakan penunjukan menteri di kabinet nanti adalah hak prerogatif dari presiden. Ia meyakini Prabowo mengetahui mana yang terbaik untuk pemerintahannya.

"[Prabowo] Tahu yang terbaik ya," ucapnya.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menerima dokumen berita acara dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat rapat pleno di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya Luhut mengatakan, pemerintah Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan transformasi digital dan akan segera meluncurkan government technology (Govtech) alias super apps pemerintah yang akan mengintegrasikan seluruh sistem data.

Integrasi ini, kata Luhut, akan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pemerintahan. Bahkan, bisa berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Prabowo-Gibran yang akan meneruskan Jokowi-Ma'ruf agar tidak membawa orang toxic dalam pemerintahan mereka.

"Kepada Presiden terpilih juga, saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita," tegasnya saat Jakarta Futures Forum, Jumat (3/5).

Luhut menilai, Prabowo akan melanjutkan transformasi ini dengan lebih baik. Dengan transparansi yang lebih baik diharapkan bisa menurunkan kasus korupsi di pemerintahan