Tutup Jalan Umum untuk Pesta Pernikahan Apakah Boleh?
PerbesarKetika Anda dalam perjalanan, apakah pernah menemui badan jalan terhalang tenda hajatan? Atau juga mendapati keseluruhan ruas jalan umum ditutup karena ada pesta pernikahan, sehingga harus mencari jalan alternatif lain?
Namun sebenarnya, bolehkah menggunakan jalan umum dijadikan tempat acara yang sifatnya pribadi?
Pada dasarnya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diperbolehkan. Ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan (UULLAJ), serta Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
Dalam Pasal 127 UULAJ dijelaskan, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsinya, dapat dilakukan di jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan jalan desa.
Penggunaan jalan tersebut dapat diizinkan oleh Polri untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan atau kepentingan pribadi. Lebih lanjut yang dimaksud kepentingan pribadi meliputi pesta perkawinan, kematian, dan kegiatan lainnya.
"Aturan tersebut merupakan upaya mewujudkan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan jalan, yang mencakup keamanan, keselamatan hukum administrasi informasi, dan kemanusiaan," jelas Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Chrysnanda Dwilaksana kepada kumparan.
Mengajukan permohonan penggunaan jalan
Kemudian, masyarakat wajib memperoleh izin penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, dengan mengajukan permohonan tertulis, seperti tercantum dalam Pasal 17 Perkapolri 10/2012 kepada:
Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada direktur lalu lintas, untuk kegiatan di jalan nasional dan provinsi
Kapolres/Kapolresta untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota
Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.
Permohonan diajukan paling lambat 7 hari kerja, sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
Salinan KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan
Waktu penyelenggaraan
Jenis kegiatan
Perkiraan jumlah peserta
Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan.
Kemudian lengkapi berkas pengajuan permohonan berupa surat rekomendasi dari:
Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat, untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi
Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk jalan kabupaten/kota
Kepala desa atau lurah untuk penggunaan jalan desa
Terkecuali penggunaan jalan dalam rangka prosesi kematian, permohonan izin diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri, tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan.
Selebihnya kepolisian akan meninjau dan mengevaluasinya. Termasuk pertimbangan keberadaan jalan alternatif, sebab salah satu izin penggunaan jalan bukan untuk lalu lintas apalagi sampai menutup jalan, salah satunya tersedia jalur lain yang bisa dilintasi.
Apabila surat pemberian izin terbit, selanjutnya pejabat yang memberi izin bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan, guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalin. Kemudian pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif, wajib dipandu dengan rambu sementara.