Jakarta PSBB Ketat Corona, Bodetabek Harus Ikut Tarik Rem Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjelaskan langkah antisipasi sebaran dan pertahanan di masa pandemi virus corona. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap tepat oleh para epidemiolog. Ahli epidemiologi pun mengajak daerah lain harus berani mengambil kebijakan PSBB kembali seperti yang diambil Jakarta.

Menurut epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman, keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menarik rem darurat dengan menerapkan PSBB sudah tepat mengingat layanan fasilitas kesehatan COVID-19 sudah terpakai 80 persen.

Dia pun berharap kalau dalam beberapa hari ini, Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan kesiapan lintas sektor dalam menyambut PSBB nanti. Sehingga ketika PSBB diberlakukan, semua orang sudah memahami tugas, fungsi, dan peran masing-masing, kata Dicky.

Tak cuma soal kesiapan di wilayah DKI Jakarta, Dicky juga meminta daerah satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk menerapkan kebijakan PSBB. Kata dia, hal tersebut agar efektivitas PSBB jadi maksimal.

"Kemudian juga, di daerah sekitar Jakarta ini, Jabodetabek ini, harus melakukan hal yang sama. Terutama yang aktivitas warganya di Jakarta. Karena bila tidak, efektivitasnya juga akan tidak maksimal. Ini harus berlaku serentak," kata Dicky kepada kumparanSAINS, Rabu (9/9).

Suasana di dalam KRL tujuan Sudimara-Tanah Abang. Foto: Maman/Pembaca kumparan

"Jadi, artinya dalam fase persiapan ini, selain di dalam lingkup wilayah DKI Jakarta sendiri, harus ada koordinasi kesiapan bersama daerah-daerah sekitar," sambungnya.

Senada dengan Dicky, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga menilai bahwa daerah lain yang mengalami lonjakan kasus virus corona harus mengikuti DKI Jakarta untuk kembali melakukan PSBB.

"Kalau mau satu pulau Jawa, boleh kalau siap. Problem-nya kan dari dulu inisiatifnya dari DKI Jakarta terus. Kita lihat kan karena pariwisata domestik, di Bali langsung naik 100 persen kasusnya," kata Pandu kepada kumparanSAINS.

"Jadi, apa Bali mau nutup lagi supaya orang nggak bisa masuk? Ya kalau mereka siap nggak apa-apa. Tapi kan, yang paling banyak mengambil tindakan tegas dari dulu kan pemerintah DKI Jakarta," sambungnya.

Pandu menilai, PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah tepat. Hal tersebut mengingat kedisiplinan masyarakat yang buruk untuk keluar rumah tanpa menjalankan protokol kesehatan 3M (masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

Ilustrasi Anies Baswedan. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Selain itu, masyarakat sendiri sebenarnya memang telah meminta pemerintah untuk menarik 'rem darurat' PSBB, kata Pandu. Saat ini, tergantung ketegasan pemerintah apakah mau mendengarkan masyarakat atau tidak.

"Bagus. Berani," kata Pandu. "Kan semua orang ingin tarik rem. Semua orang suruh tarik rem. Ya, ditarik saja remnya. Problemnya apakah pemerintah setuju? Itu saja."

Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menarik rem darurat PSBB disampaikan Gubernur Anies Baswedan di dalam konferensi persnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/9).

"Inilah rem darurat yang kita tarik. Sebagaimana kita lihat begitu ada pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa selamatkan saudara kita. Jika dibiarkan, rumah sakit tak mampu menampung dan kematian akan tinggi," jelas Anies.

Hingga saat ini, tidak jelas kapan PSBB di DKI Jakarta akan resmi ditetapkan. Anies hanya menyebut kalau itu akan datang dalam waktu dekat.

Infografik Membedakan Gejala COVID-19. Foto: Hod Susanto/kumparan