CEO Microsoft Kritik UU India yang Diskriminasi Imigran Islam

Demonstran mengikuti unjuk rasa protes RUU Amandemen Kewarganegaraan di New Delhi, India. Foto: EUTERS / Adnan Abidi

Pada akhir 2019 lalu, India mengesahkan Undang-undang baru yang akan mempercepat pemberian hak kewarganegaraan India bagi para imigran dari tiga negara tetangga, kecuali mereka Muslim. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, dan bahkan dikritik oleh CEO Microsoft Satya Nadella.

Menurut Nadella, UU yang baru disahkan itu bisa menimbulkan diskriminasi bagi imigran yang beragama Islam. Baginya, kebijakan itu buruk.

"Saya pikir apa yang terjadi menyedihkan, terutama karena seseorang yang tumbuh di sana," kata Nadella yang berasal dari India kepada BuzzFeed News di acara Microsoft di New York, AS, Senin (13/1).

CEO Microsoft, Satya Nadella. Foto: Ruben Sprich/Reuters

Dalam wawancaranya, bos Microsoft itu mengisahkan bagaimana dirinya pernah menjadi imigran di AS. Ia memang lahir dan tumbuh besar di kota Hyderabad, India selatan, namun kemudian pindah ke AS.

"Jika saya harus memilah apa yang terjadi pada saya di AS, saya harap itulah yang terjadi di India," ungkapnya.

Setelah pernyataan Nadella tersebut, Microsoft mengeluarkan pernyataan resmi tentang apa yang terjadi di India dengan UU kewarganegaraan barunya itu. Dalam pernyataan resminya, Microsoft dan Nadella menyatakan dukungan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para imigran.

"Harapan saya adalah untuk India di mana seorang imigran dapat bercita-cita untuk menemukan startup yang makmur atau memimpin perusahaan multinasional yang menguntungkan masyarakat India dan ekonomi pada umumnya," tulis pernyataan yang disampaikan melalui akun Twitter Microsoft India.

UU kewarganegaraan baru di India juga menimbulkan penolakan keras dari masyarakat lokal. Menurut laporan CNN, selama berminggu-minggu, protes massa yang keras telah meletus di hampir seluruh wilayah dan menewaskan sekitar 22 orang.

Para massa menolak keras diskriminasi atas UU Kewarganegaraan India yang akan mempercepat pemberian hak kewarganegaraan bagi agama minoritas, seperti Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis, dan Kristen. Namun aturan baru itu tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

Para imigran yang mendapat hak istimewa ini berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, yang tiba dan menetap di India sebelum 2015.