Diatur Seperti Taksi Konvensional, Driver Uber Demo Massal

Aksi demo sopir Uber di Brasil (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Parlemen Brasil hari ini akan mengesahkan regulasi yang mengatur transportasi online Uber, laiknya angkutan umum konvensional. Taksi Uber misalnya, akan diwajibkan menggunakan plat angkutan umum seperti taksi biasa.

Pajak kendaraan pun akan diberlakukan sama seperti angkutan umum. Rencana penerapan aturan ini memicu demonstrasi massal para pengemudi Uber. Ratusan pengemudi berunjukrasa di jalanan kota-kota besar di Brasil, Senin (30/10).

Brasil adalah pasar ketiga terbesar Uber, dengan 17 juta pengguna. Kota Sao Paulo merupakan kota dengan pengguna Uber terbanyak, disusul New York dan Mexico City.

Aksi demo sopir Uber di Brasil (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Reuters melaporkan, Kepala eksekutif Uber Technologies Inc, Dara Khosrowshahi sengaja datang ke Brasil untuk melobi parlemen membatalkan aturan tersebut. Uber menilai, regulasi itu mengancam bisnis perusahaan di pasar luar negeri yang berkembang pesat.

"Model bisnis yang kita miliki saat ini tidak akan lagi layak," kata juru bicara eksekutif Uber di Brasil Fabio Sabba kepada Reuters.

Sebelumnya, Uber juga berupaya untuk mendapat perpanjangan izin operasi di London, setelah pemerintah kota itu menolak untuk memperbarui lisensinya.

Aksi demo sopir Uber di Brasil (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Polisi Brasil menyebutkan, sedikitnya 800 pengemudi Uber turun ke jalan ibukota Brasil, Brasilia. Aksi serupa juga berlangsung di Sao Paulo dan Rio de Janeiro, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

"Aturan tersebut akan menciptakan begitu banyak birokrasi sehingga membuat 500 ribu pengemudi kehilangan penghasilan untuk keluarga mereka," kata Uber dalam sebuah pernyataan. Uber mengatakan telah membayar 495 juta reais (Rp 2 triliun) untuk pajak federal dan kota sepanjang tahun ini.

Aksi demo sopir Uber di Brasil (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Jika parlemen menyetujui pengesahan aturan ini, maka keputusan ada di tangan Presiden Michel Temer untuk menandatangani atau membatalkan seluruh atau sebagian regulasi.