Jokowi Temui CEO Microsoft Satya Nadella di Jakarta, Ini yang Dibahas

Presiden Joko Widodo. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Presiden Joko Widodo bertemu CEO Microsoft, Satya Nadella, pada Kamis (27/2) pagi di Hotel The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan sebelum keduanya menghadiri acara Digital Economy Summit 2020 yang digelar di tempat yang sama.

Dalam keynote speech yang disampaikan Jokowi dalam acara tersebut, ia menyatakan pertemuan dengan Microsoft itu terkait pembahasan soal data center di Indonesia.

"Tadi pagi, kita telah melakukan pertemuan dengan Microsoft juga yang berkaitan dengan data center. Saya sampaikan, kepada beliau-beliau, akan saya selesaikan tak lebih dari seminggu apa yang diinginkan untuk regulasinya," ujar Jokowi, di Hotel The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (27/2).

Saat ditemui setelah memberikan sambutan, Jokowi menjelaskan Microsoft ingin berinvestasi data center di Indonesia. Namun, Jokowi mengatakan saat ini pemerintah masih mengajukan UU untuk Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

"Tetapi, Microsoft ingin segera investasi di Indonesia. Sehingga dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung investasi yang berkaitan dengan data center," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sementara itu, CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan dalam sambutannya bahwa Indonesia penting bagi Microsoft. Ia mengungkapkan Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi digital yang signifikan.

"Ambisi ini membuat Indonesia penting bagi Microsoft, bekerja sama selama 25 tahun, artinya kami berkontribusi bagi ekonomi lokal di sini. Ini kenapa kami ingin membangun Indonesia," ucap Nadella.

Apabila rencana Microsoft untuk membangun data center di Indonesia terwujud, maka mereka akan menyusul Amazon, Alibaba, dan Google yang telah membangun data center di Indonesia.

CEO Microsoft, Satya Nadella. Foto: Ruben Sprich/Reuters

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan rencana untuk membangun data center sendiri yang dikelola secara mandiri. Pusat data ini bakal digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pemerintah yang masuk ke dalam klasifikasi data elektronik strategis dalam revisi Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) No. 71 tahun 2019.

Ada tiga klasifikasi data elektronik dalam revisi PP PSTE tersebut, yakni strategis, tinggi, dan rendah. Data elektronik strategis dan tinggi diwajibkan untuk menyimpan dan mengelola datanya di dalam negeri. Sedangkan, dua kategori lainnya bisa berada di luar negeri, jika memenuhi syarat dengan tetap berada di bawah pengawasan dan penegakan hukum.

Rencananya data center milik pemerintah akan selesai dibangun pada 2022.