Kepala Badan Siber: Kami Netral dan Takkan Memihak Kelompok Mana Pun

Djoko Setiadi, Kepala BSSN (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dibentuk untuk menjaga keamanan siber di Indonesia, bakal segera beroperasi di awal tahun 2018. Banyak tugas yang telah menanti BSSN dalam menangani berbagai masalah di dunia siber, terutama konten negatif, terorisme, dan serangan program jahat yang belakangan lagi ramai.

Tentu peran BSSN bakal sangat penting mengingat bakal mulai bekerja di tahun 2018 yang dikenal sebagai tahun politik karena bakal diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Kemudian Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diadakan tahun 2019.

Menanggapi kedua momen politik penting tersebut, Kepala BSSN Djoko Setiadi menyatakan BSSN bakal bekerja secara netral dan tidak akan memihak kelompok atau partai mana pun.

"Kami ini telah disumpah seumur hidup, percayalah kami tidak akan berpihak pada satu kelompok atau partai mana pun di momentum Pilkada dan Pilpres," tegas Djoko yang baru dilantik sebagai Kepala BSSN pada Rabu (3/1) kemarin.

Bincang santai dengan Kepala BSSN Djoko Setiadi. (Foto: Indra Subagja/kumparan)

Djoko menerangkan, tugas BSSN adalah menyasar kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Ia mengenang pengalamannya ketika menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di mana ia mengatakan saat Pilpres 2014 lalu sempat dianggap memihak kelompok tertentu karena menunjukkan ada celah keamanan di data center Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengaku malah dituduh mengutak-atik data tersebut untuk kepentingan tersendiri.

"Siapapun yang menang Pemilu waktu itu, saya yang nanti akan disalahkan, makanya saya mundur. Ke depan, saya yakin BSSN akan bekerja semaksimal mungkin untuk netralitas agar tidak ada satu partai manapun yang dizalimi siapapun," paparnya.

BSSN bakal bekerja sama dengan beberapa pihak dalam menjalankan tugasnya, seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Sinergi ini perlu dilakukan untuk menjaga keamanan siber sesuai keahlian dan kebutuhan masing-masing.

Djoko mengungkapkan BSSN dalam waktu dekat bakal menjaring banyak pegawai terlebih dahulu dan menyusun anggaran yang sedang dikoordinasikan dengan DPR.

"Jadi, 2019 kita betul-betul secure. Ini sedang kami susun anggarannya mungkin sekitar Rp 2 triliun," kata Djoko.