Kominfo Kerahkan Tim dan Anggaran untuk Berantas SMS Spam

Ilustrasi SMS (Foto: Pixabay)

Pengguna layanan seluler di Indonesia masih banyak yang mengeluhkan peredaran SMS spam. Padahal, aturan registrasi kartu SIM prabayar yang telah diterapkan dijanjikan bakal menghentikan beredarnya SMS spam.

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga saat ini masih berupaya agar masyarakat terbebas dari masalah tersebut.

Untuk mengatasinya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara berjanji bakal mengerahkan tim dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Ia mengatakan pihaknya akan memperkuat BRTI dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggaran.

Rudiantara menyatakan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani aduan masyarakat. Hal ini ia nilai bisa mengoptimalkan kinerja BRTI dalam melayani publik.

"Kami akan beri empowerment bagi BRTI. Satu dari segi sumber daya manusia. Akan lebih banyak lagi orang Kominfo yang jadi staf di BRTI. Kedua dari sisi alokasi anggaran sekarang sedang dihitung," kata Rudiantara, saat dijumpai di kawasan Jakarta, Rabu (9/1).

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memberikan sambutan dalam acara "Transformasi Robotics menuju Revolusi Industri 4.0" di Gedung Kementrian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (15/12). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Rudiantara menegaskan pihaknya telah menginstruksikan BRTI untuk melayani segala bentuk keluhan masyarakat terkait teknologi informasi. Ia juga berencana mengintegrasikan aduan konten Kominfo dengan aduan masyarakat kepada BRTI dengan tujuan memudahkan masyarakat saat menyampaikan laporan.

“Pokoknya jangan menyusahkan masyarakat. Saya ngadu urusan Kominfo, urusan BRTI, gimana mau proses? Kan gitu. Yang penting aduan saya diproses,” ujar Rudiantara.

Dengan adanya upaya alokasi SDM dan anggaran, Rudiantara berharap dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kenyamanan masyarakat menggunakan layanan seluler. BRTI juga telah melakukan kerja sama dengan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) bekerja sama untuk mengevaluasi skema registrasi kartu SIM prabayar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara 100 persen wartawan di kantor kumparan. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

BRTI juga telah melakukan optimalisasi saluran pengaduan yang saat ini tersedia, sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi dapat ditangani dengan baik. Selain melalui call center BRTI 159, aduan ini juga bisa disampaikan melalui Twitter @aduanBRTI.

Menurut hasil riset dari TrueCaller, Indonesia juga masih merupakan satu dari 20 negara di dunia yang menerima spam terbanyak di 2018. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan spam tertinggi di Asia Tenggara.