Rencana Elon Musk Beli Twitter Ditunda, Ini Penyebabnya

Ilustrasi akun twitter Elon Musk terlihat melalui logo Twitter. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Akuisisi 100 persen saham Twitter oleh Elon Musk harus tertunda. Lewat Twitternya, orang terkaya di Bumi ini mengatakan pembelian senilai 44 miliar dolar AS atau sekitar Rp 635 triliun untuk membeli Twitter, sementara ditangguhkan.

Menurut Musk, proses pembelian tak akan dilanjutkan sampai dia bisa mendapatkan rincian lebih lanjut mengenai detail perkiraan jumlah spam dan akun palsu yang beredar di media sosial berlogo burung biru tersebut.

Sebelumnya, Twitter mengatakan jika akun palsu atau spam mewakili kurang dari 5 persen dari pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi selama kuartal pertama.

Namun, melansir The Verge, Twitter menjelaskan jika perhitungan mereke tentang jumlah akun palsu atau spam adalah “perkiraan” dan jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.

“Akun palsu atau spam untuk suatu periode mewakili rata-rata akun palsu atau spam dalam sampel selama setiap periode analisis bulanan selama kuartal tersebut,” jelas Twitter.

Ingin Bersihkan Twitter dari Akun Spam

Ilustrasi Twitter. Foto: Lionel Bonaventure/AFP

Selain ingin membuat Twitter menjadi platform yang membebaskan penggunanya berpendapat, diketahui salah satu prioritas utama Musk saat berhasil mengambil alih Twitter adalah membersihkan platform tersebut dari akun palsu, bot dan spam.

“Saya juga ingin membuat Twitter lebih baik dari sebelumnya dengan meningkatkan produk dengan fitur-fitur baru, membuat algoritma open source untuk meningkatkan kepercayaan, mengalahkan bot spam, dan mengautentikasi semua manusia,” jelas Musk.

Untuk akuisisinya sendiri, Musk diperkirakan akan menyediakan pendanaan sebesar sekitar Rp 304 triliun, dibantu dengan beberapa sumber, termasuk pinjaman dari Morgan Stanley dan institusi keuangan lainnya yang telah berkomitmen memberi 25,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 370 triliun).

Nantinya, jika Musk memutuskan membatalkan kesepakatan pembelian dengan alasan tertentu, ia harus membayar biaya pembatalan sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,5 triliun.

Dokumen juga menyatakan kesepakatan tersebut akan dibatalkan jika tidak diselesaikan sebelum 24 Oktober 2022 pukul 17.00 waktu Amerika Serikat bagian Pasifik.