Buntut Tenggelamnya Kapal Pinisi, Operator Wisata Wajib Berkantor di Labuan Bajo

Ilustrasi kapal pinisi Foto: Shutter Stock

Tenggelamnya kapal wisata pinisi KLM Teman Baik yang membawa sejumlah wisatawan di Pulau Komodo, mendapat sorotan dari pemerintah setempat. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak terkait berkaitan dengan tur kapal wisata.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Fadjar Hutomo, mengatakan ada dua usulan yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf dan juga stakeholder terkait.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Hutomo Foto: Dok. Kemenparekraf

"Kita akan meningkatkan tata kelola, baik destinasi dan industri pariwisatanya, terutama terkait ekosistem kapal wisata ini. Ada dua rekomendasi yang saya sampaikan terkait dengan perizinan kapal wisata yang tercantum dalam KBLI 50113, memang membutuhkan tindak lanjut berupa sertifikasi standar usaha yang harus ditindaklanjuti oleh Kemenparekraf dan melalui Deputi IV untuk mendorong percepatan sertifikasi standarisasinya," ujar Fajar, dalam Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Gedung Sapta Pesona, Senin (24/7).

Sementara itu, berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dan juga Bupati Manggarai Barat, diperoleh beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di sana.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi (kiri) saat meninjau Bukit Waringin dan Kawasan Terpadu Marina di Labuan Bajo, NTT. Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

"Antara lain kantor pelayaran utama akan segera direalisasikan di waterfront, kemudian setiap kapal wisata wajib punya kantor di Labuan Bajo. Jadi, ada single gate (pintu masuk satu pintu) semacam di bandara atau stasiun kereta api. Untuk kapal wisata ini nanti ada proses check-in dan lain sebagainya," ungkap Fadjar.

Pihaknya juga mendorong proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, terkait beberapa kejadian tenggelamnya kapal wisata.

Menparekraf Sandiaga Uno menyambangi Gua Batu Cermin di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023). Foto: Kemenparekraf

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno. Menurutnya, musibah yang terjadi di sektor wisata bahari ini harus jadi perhatian utama, agar kejadian serupa tidak terulang.

Terlebih dalam waktu berdekatan, selain tenggelamnya kapal wisata KLM Teman Baik, ada juga peristiwa tenggelamnya kapal penyeberangan di Buton Tengah yang mengakibatkan 15 korban yang meninggal dunia.

"KLM Teman Baik ini ternyata perlu kita berikan peringatan yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera, karena kelengkapan dari perizinannya belum diurus. Kami telah berkoordinasi, agar ke depan kita akan pastikan bahwa di Labuan Bajo ini ada standar operasional prosedur yang lebih baik," ujar Sandiaga.

Kapal Pinisi di Pulau Komodo. Foto: Shutterstock

Sandiaga juga menekankan pentingnya aspek CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environtment Sustainability) yang harus dipatuhi, baik oleh operator tur wisata dan juga wisatawan.

"Karena aspek CHSE itu S nya itu Safety dan kita harus pastikan Labuan Bajo dan Buton Tengah ini koordinasi otoritas terkait ini dilaksanakan," kata Sandiaga.

Ia juga menekankan terjalinnya kerja sama antara pihak terkait, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berwisata.

"Musibah-musibah di wisata bahari ini harusnya membuka peluang kerja sama yang lebih erat antara industri dan pemangku kepentingan lainnya, karena bisa kita cegah jika kita punya pengetahuan yang baik tentang keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Harapannya ini tidak terulang lagi ke depan," pungkasnya.