Bupati Kotawaringin Timur Ajukan Izin ke KLHK untuk Garap Wisata Buaya

Seekor buaya liar yang terjerat ban sepeda motor saat muncul ke permukaan sungai. Foto: ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait keinginan untuk menggarap potensi wisata buaya.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengatakan wacana wisata buaya ini menyikapi makin seringnya buaya muncul, bahkan menyerang dan melukai manusia. Selain itu, ia ingin potensi ini dapat digarap menjadi destinasi wisata satwa.

Ilustrasi Buaya. Foto: Shutter Stock

"Bisa wisata satwa atau berupa penangkaran. Kita siapkan surat kepada KLHK karena kewenangannya ada di sana. Kita ingin minta arahan, apakah pemerintah daerah bisa secara mandiri mengelola itu, atau perlu pihak ketiga," kata Halikinnor, dikutip dari Antara, Kamis (4/3).

Halikinnor mengatakan, buaya seringkali muncul dan menyerang manusia atau ternak karena kelaparan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberi makan buaya yang diarahkan pada titik tertentu.

Harapannya, buaya mendapat makanan yang cukup, sehingga tidak lagi menyerang manusia. Langkah ini juga sekaligus bisa menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana memberi makan satwa ganas tersebut.

Lokasi untuk Destinasi Wisata Buaya di Kotim

Ada tiga lokasi alternatif yang dinilai bisa dijadikan tempat untuk destinasi wisata satwa tersebut, yakni Pulau Lepeh, muara Sungai Lempuyang dan Danau Burung. Pemerintah daerah segera mengirim tim turun ke lapangan untuk mengkaji ini.

Jika tidak memungkinkan di area bebas atau di sungai, Halikinnor mengatakan area penangkaran buaya bisa jadi pilihan. Pemerintah nantinya akan mempersiapkan anggaran untuk operasionalnya, termasuk dana awal untuk membeli bangkai ayam yang akan menjadi makanan buaya.

Ilustrasi Buaya Muara Foto: Pixabay

Sebagai bentuk keseriusan terhadap wacana itu, pihaknya telah menggelar rapat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit, Polair dan instansi terkait lainnya.

Ia mengaku prihatin dengan sudah seringnya terjadi serangan buaya terhadap manusia, sementara pemerintah daerah tidak mungkin melarang warga beraktivitas di sungai.

Solusinya adalah mengendalikan buaya-buaya tersebut agar tidak lagi menyerang. Sekaligus, ini menjadi potensi destinasi wisata baru bagi daerah.

"Kita juga harus melestarikan buaya. Jangan dibunuh. Makanya, kita berupaya bagaimana agar permasalahan ini justru bisa menjadi rahmat. Saya berangan-angan itu bisa dijadikan destinasi pariwisata," kata Halikinnor.

Komandan Jaga BKSDA Pos Sampit, Muriansyah mengatakan, masalah ini menjadi kewenangan KLHK. Untuk itu dia sepakat dengan rencana Pemkab Kotim mengirim surat untuk meminta petunjuk terkait rencana tersebut.

"Nanti Kementerian LHK tentu akan mempelajari ini. Kita tunggu nanti seperti tanggapan dan jawaban mereka terkait keinginan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur," tutur Muriansyah.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)