Jokowi Akan Keluarkan Perpres Atur Pengelolaan Candi Borobudur Melalui Satu Atap

Presiden Jokowi saat membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023, Senin (17/4/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) terkait pengelolaan Candi Borobudur. Dalam ratas tersebut, Jokowi akan segera menerbitkan Perpres untuk menentukan pengelola tunggal Candi Borobudur.

"Presiden juga beri arahan untuk siapkan segera Perpres yang akan menentukan single destination management organization atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur, yang kita harapkan sebagai kawasan destinasi super prioritas akan selesai (pada) 2024, rampung sebelum bulan September, agar lima destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah dan Kabinet Indonesia Maju ini bisa selesai dibangun," kata Menparekraf Sandiaga Uno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6).

Selain soal Perpres pengelolaan Candi Borobudur, Sandiaga mengatakan Jokowi juga memberi arahan terkait percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assesment yang telah diajukan kepada UNESCO.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mengunjungi Candi Borobudur dalam kegiatan "Tehnical Tour ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023", (5/2/2023). Foto: Dok: Kemenparekraf

"Presiden beri arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assesment yang telah diajukan awal Maret tahun ini, agar dapat persetujuan dari UNESCO dan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena kita ingin bangun pariwisata di Borobudur yang beraspek budaya, konservasi, dan juga beri dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan," tuturnya.

Sandiaga berharap, dengan pengelolaan Candi Borobudur melalui satu atap bisa mendorong percepatan pemulihan pariwisata di sana. Apalagi, Candi Borobudur berpotensi menjadi lokasi wisata religi bagi umat Buddha.

"Dan khusus untuk Borobudur dengan potensi 42 juta masyarakat ASEAN beragama Buddha, ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang bisa menampung lebih dari kunjungan 20 juta wisman dengan interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun termasuk YIA, jalan tol, jalur kereta api, dan juga beberapa destinasi yang ada di sekitar di kawasan Borobudur termasuk Balkondes, desa wisata dalam upaya menciptakan target lapangan kerja 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024," jelas Sandiaga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan Presiden Joko Widodo saat menghadiri ratas tentang pengelolaan Candi Borobudur. Foto: Dok. Tim Media Ganjar Pranowo

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengatakan pihaknya diberi tugas untuk membereskan Pasar Kujon yang letaknya di sekitar Candi Borobudur. Namun, hal itu masih bergantung pada heritage impact assesment dari UNESCO.

"Jadi kita tunggu. Kalau itu bisa selesai, kita harapkan bisa lebih cepat juga. Ada problem sampah juga yang menjadi wilayah kewenangan bupati untuk membereskan tanah, tapi yang kedua juga persiapan pembangunannya. Kalau ini bisa kira-kira 8 bulan selesai, kalau itu terjadi rasa-rasanya selesailah keseluruhan," kata Ganjar.

Ganjar pun mendukung pengelolaan Candi Borobudur dilakukan melalui satu atap. Supaya tidak ada tumpang tindih antara pusat dan daerah.

"Membereskan Borobudur tentu 2024, kan, mesti selesai. Jadi tadi ada Pak Menko Marves menyampaikan soal kelembagaan sebaiknya tunggal. Lalu peran antar seluruh tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten," pungkasnya.