PLN Jamin Pasokan Listrik di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

MoU ini adalah bentuk komitmen PLN dalam menjamin pasokan listrik untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 11 wilayah Shore Connection. Foto: Dok. Kemenparekraf

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyatakan komitmennya untuk menjamin pasokan listrik di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 11 wilayah Shore Connection. Langkah ini sebagai bentuk dukungannya bagi pengembangan sektor pariwisata.

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan tiga Memorandum of Understanding (MoU antara PLN dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pelindo III, bersamaan dengan perayaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, memberikan sambutan di PLN Kantor Pusat. Foto: Dok. Kemenparekraf

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Plt Direktur Utama (Dirut) PLN, Sripeni Inten Cahyani, bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, Sekretaris Kementerian Pariwisata, R.Kurleni Ukar, dan Direktur Utama PT Pelindo III, Doso Agung, di PLN Kantor Pusat, beberapa waktu lalu.

"Penandatanganan MoU ini kita laksanakan atas dasar prinsip kebersamaan saling menghormati dan menguntungkan baik dari sisi potensi maupun nilai strategis.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-91, serta dalam perayaan Hari Listrik Nasional ke-74, penandatanganan MoU ini kita laksanakan atas dasar prinsip kebersamaan saling menghormati dan menguntungkan, baik dari sisi potensi maupun nilai strategis," ujar Plt Direktur Utama (Dirut) PLN, Sripeni Inten Cahyani.

Prosesi penandatanganan 3 Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Kemenparekraf. Foto: Dok. Kemenparekraf

Seperti dilansir dari kemenpar.go.id, MoU pertama adalah PLN dengan Kemenpar untuk penyediaan Infrastruktur listrik destinasi pariwisata prioritas. PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik total sebesar 241.000 kVA di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang terdiri dari Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta Raya), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

10 Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut juga merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor: B652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 06 November 2015, perihal Arahan Presiden RI mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 04 Januari 2016.

Penandatanganan MoU ini dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74. Foto: Dok. Kemenparekraf

Dengan mendukung kebutuhan listrik destinasi pariwisata prioritas, diharapkan perekonomian ke-10 daerah tersebut dapat tumbuh lebih cepat, sehingga pada akhirnya menopang peningkatan jumlah wisatawan baik asing maupun lokal.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemanfaatan sumber daya dan penyediaan infrastruktur listrik di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sektor pariwisata oleh Kementerian Pariwisata. Selain itu, penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung pasokan tenaga listrik di 10 Destinasi pariwisata Prioritas oleh otoritas wisata, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata.

Ada pula pemfasilitasan dukungan tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan desa wisata dan kawasan pariwisata oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi oleh Kementerian Pariwisata, serta pertukaran data dan informasi antara Kementerian Pariwisata dan PLN.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan atas dasar prinsip kebersamaan, saling menghormati, dan menguntungkan baik dari sisi potensi maupun nilai strategis. Foto: Dok. Kemenparekraf

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, mengatakan latar belakang penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan arahan Presiden RI, Joko Widodo. Selama dua periode kepemimpinannya, beliau telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector pembangunan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa peran PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik sangat penting dalam mendukung penyediaan listrik di kawasan pariwisata.

“MoU ini bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha antara stakeholder terkait dengan prinsip saling menguntungkan,” kata Dadang.

Target pelaksanaan penyediaan infrastruktur listrik ini pada 2021 dengan total Rencana Kebutuhan Listrik di 10 DPP sebesar 241.000 kVA. Tahap selanjutnya MoU ini akan segera ditindaklanjuti oleh pengelola kawasan, baik itu oleh Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, Pengelola KEK Pariwisata, Pemerintah Daerah, serta stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

MoU kedua berisi komitmen PLN dalam memasok tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di 11 lokasi Pelabuhan/Terminal PELINDO III. Ini guna mendukung kegiatan operasional pelabuhan dengan pasokan Tegangan Menengah 20 kV (dua puluh kilo volt) dan total daya sebesar 29.892 kVA.

Adapun ke-11 pelabuhan tersebut di antaranya Bagendang Sampit, Kumai, Batulicin dan pelabuhan Banjarmasin di Kalselteng, Tenau Kupang dan Maumere di NTT, Lembar di NTB, Tanjung Intan dan Tanjung Emas di DJTY, TPS dan Semen Tuban di Jawa Timur. Sementara itu, MoU ketiga dengan PELINDO III adalah tentang sinergi kerja sama bidang energi, logistik, kepelabuhanan, dan pemanfaatan lahan tidur.

Kerja sama ini diharapkan mampu menjalin kemitraan dan mewujudkan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan, peningkatan kegiatan dan program kerja. Selanjutnya terjalinnya hubungan baik jangka panjang antara PLN dengan Kemenpar, serta PLN dengan Pelindo III.