Wishnutama: Protokol New Normal Diterapkan di Destinasi yang Dinyatakan Siap

Menparekraf Wishnutama Kusubandio (kiri) dan Ketua BNPB Doni Monardo bersiap memberi konferensi pers penanganan kasus COVID-19 di Jakarta, Sabtu (28/3). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah tengah mematangkan penerapan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi virus corona. Tatanan baru itu akan diterapkan di destinasi wisata di berbagai provinsi.

Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio mengatakan bahwa protokol kenormalan baru pariwisata yang telah dipersiapkan hanya diterapkan pada daerah yang telah dinyatakan siap. Serangkaian tahapan akan dilakukan oleh setiap wilayah, sebelum new normal diterapkan di destinasi wisata.

''Protokol ini akan melalui beberapa tahapan, mulai dari melakukan simulasi, lalu sosialisasi dan publikasi kepada publik, dan yang terakhir melakukan uji coba,'' kata Wishnutama, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf, Jumat (29/5).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio. Foto: Kemenparekraf

Selama tahapan-tahapan new normal ini dilakukan, setiap daerah harus dalam pengawasan ketat. Hal itu dilakukan untuk melihat kesiapan daerah dalam menghadapi kenormalan baru untuk menekan penyebaran virus corona.

Wishnutama juga mengatakan bahwa setiap daerah harus terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Kepala Daerah masing-masing wilayah, selama penerapan dan pengawasan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) sebagai protokol new normal di destinasi wisata.

Menparekraf tengah mempersiapkan Implementasi Protokol Kenormalan Baru Foto: Kemenparekraf

Lebih lanjut, Wishnutama mengatakan bahwa program CHS disusun bersama seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kementerian atau lembaga terkait. Hal ini merupakan strategi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar nantinya masyarakat dapat kembali produktif dan aman dari virus corona selama berada di tempat wisata.

"Mengenai waktunya kapan? Harus dilihat betul kondisi R0 dan Rt daerah tersebut dan tentunya kesiapan masing-masing daerah. Kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya berpotensi, nantinya untuk dapat memulai penerapan protokol ini,'' pungkas Wishnutama.